Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah pada PT. BPD NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :
a.Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp.20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah); dan
e.Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 18 September 2015 Plt. BUPATI SUMBA BARAT, REKO DETA Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0051