DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 -2021; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 – 2021

BAB I

pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja - SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat. 6

BAB II

gambaran umum kondisi daerah;

Pasal 2

(1)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
(3)Periodesasi pembangunan jangka menengah daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 3

(1)Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, menggunakan sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
(2)Sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun RKPD dan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Uumum APBD dan PPAS.

Pasal 4

Program pembangunan daerah Periode Tahun 2016 – 2021 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. 7

BAB III

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

Pasal 5

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB X

pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan BAB XI penutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. 9
(5)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 9

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi evaluasi terhadap :

a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1)Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
(2)Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
1. a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan 10
2. b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
3. c.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…