DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang – undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan Status Penuh serta indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu melakukan perubahan pengaturan terhadap jenis dan besaran tarif retribusi jasa umum;
b.bahwa besaran tarif retribusi jasa umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0037), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. h.Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 3
(2)Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi pelayanan kesehatan meliputi, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
(2)Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan rawat inap tingkat pertama;
3. c.pelayanan rawat kunjungan rumah (home care);
4. d.pelayanan tindakan medik dan perawatan;
5. e.pelayanan Skrining Kesehatan Tertentu;
6. f.terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA Positif;
7. g.pelayanan Ambulance; dan
8. h.pelayanan kesehatan dasar kebidanan.
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dihapus;
(5)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pondok Bersalin Desa;
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa.

4.Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa. 4

5.Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan judul Bagian Keenam, diubah sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pondok Bersalin Desa dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

9.Bab V, dihapus.
10.Ketentuan Pasal 38, diubah sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015 Pj. BUPATI SUMBA BARAT, PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07/2015 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua pengurusan administrasi Kependudukan tidak lagi dikenakan biaya (gratis), sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perkembangan perekonomian yang makin meningkat berdampak pada pertambahan indeks harga yang ada dimasyarakat pada saat ini, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan jumlah tarif dan penambahan obyek tarif, sehingga setelah dilakukan pengkajiaan berdasarkan beberapa hal diatas, perlu melakukan perubahan pengaturan terhadap jenis dan besaran tarif retribusi jasa umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0053

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 38

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 38

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011