Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Materi Pokok terdiri dari 2 pasal utama
Materi Pokok terdiri dari 2 pasal utama
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021;
pertimbanganberdasarkan sebagaimanac. bahwa Mengingat .. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016- 2021 MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKJLANRAKYATDAERAH KABUPATENSUMBA BARAT dan BUPATISUMBA BARAT Dengan Persetujuan Bersama Nomor 0063); BaratSumbaKabu patenDaerahLembaran
Uraian lebih lanjut tentang Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB vm BablX pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; gambaran keuangan daerah; perrnasalahan dan isu strategis daerah; visi, rnisi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan penutup BAB IV BabV BAB VI BABIll SISTEMATIKA RPJMD
BAB VI
RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (/ 1.18 .. LEMBA DAERAH KABUPATENSUMBA BARATTAHUN 2019 NOMOR 1. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR 01/2019. Diundangkan di Waikabubak pada 15 Juli 2019 .. Ditet,.pk@.n di Waikabubak pada t.aiigg , 15 Juli 2019 ~ UPAT T,/ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah, yang penjabarannya merupakan usaha-usaha pencapaian target yang tertuangjuga dalam RPJPD, dengan memperhatikan kondisi wilayah, sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang merupakan partisipasi masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARATTAHUN 2016- 2021. ATAS PENJELASAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat belum ada kemajuan. yang diberikan olehwajib dilakukan dari beberapa rekomendasi Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mendapatkan apresiasi atau penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari Pernerintah Pusat Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, menemukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat belum mengalami peningkatan yang signifikan, disebabkan belum adanya upaya tindak lanjut berupa perbaikan terhadap perubahan - perubahan yang RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021, merupakan kesinambungan dari RPJMD lima tahun sebelumnya yang dalam penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partispatif dan pendekatan t.op-down dan bottom-up serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah. Di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD merupakan induk dan basis data perencanaan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan konsistensi hubungan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, lndikator Kinerja dan Target dalam RPJMD. Dengan demikian akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah harus memenuhi unsur integratif, konektif, sinergis serta fokus kepada pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pimpinan Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Dari hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 dan setelah dilakukan Coaching Clinic Pendampingan Perbaikan SAKIPoleh Tim Kementerian PAN RB merekomendasikan langkah - langkah untuk segera ditindaklanjuti, sebagai berikut : Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat Kepala Bappeda NTT Nomor : 045.l.2/Pev/02/2019 menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera melaksanakan Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan revisi RPJMD dan harus diselesaikan dalam tahun ini sehingga perubahannya dapat digunakan untuk perencanaan selanjutnya.
Dari basil Pendampingan dan Penguatan SAKIPdari Tim Kementerian PAN RB tahun 2018, untuk Kabupaten Sumba Barat disarankan hal - ha! sebagai berikut : dan keterkaitan serta mendukung Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0071. Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL ·• .. 'l'Bie8 'BQWn$ U.lll!dnq'B)I q-eJa-eo tre.reqw.l1 urapsp 'BAUtrel'Bdwauad ire8uap JU! q-eiauo u-eJnl'BJ.ld u-elhrepuniu:;id tr8>{lfl!luμawaw ''BAUJnq-ela8uaw 8uiuo d-e~as .re8v 'tre>{8trepun1p re88U'8l -ep-ed n>re1iaq ! reqnq'B>{!"'Str\ !P tre>(d'81.ll!O 61 OZ: Hnr S l 'reBSuv.i -ep-ed >reqnq'B>(!'Bfr\ !P U'B>(8trepun10 d(\8\1)1, VJ.3~)13$ "11 '.1,v~va vaw HV~3VO S '6tOZ:/10 ~nWI.L Vc!VOON3.L VSflN ISN!i\O~d '.LVm'8 vswns N3.LVdn8\l)I HV~3VO NV~n.LV~3d ~3.1,$103~ ~OWON '( ~OWON 6 tOZ: NnHVJ, J,\(~\(8 vawns N3J,Vdn8V)I HV~3VO NV~V8W31 /ll 1030 noN10 nswn J
Membuka PDF…
Dokumen