DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Pembubaran; III. Kewajiban; IV. Saham; V. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat;

b.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: 24.b/LHP/XIX.KUP/07 /2018 tanggal 10 Juli 2018 dan Hasil Audit Kantor Akuntansi Publik Ors. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan Nornor : ML- 40/BHS.XII/P /2018 tanggal 19 Desember 2018, atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat, tanggal 19 Desember 2018, merekomendasikan agar dilakukan tindakan penutupan atau likuidasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat mengingat sejak Tahun 2008 hingga saat ini sudah tidak beroperasi;
a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMBA BARAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 BUPATI SUMBA BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TlMUR Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3 Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat PDAM.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN : BUPATT SUMBA BARAT PEMBUBARAN KABUPATEN TENTANG AIR MINUM DAERAH DAERAH PERATURAN PERUSAHAAN SUMBABARAT Menetapkan dan DEWANPERWAKJI.AN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SUMBABARAT Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; I.Mengingat Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PasaJ 5 KETENTUAN PENUTUP Pasa14

(1)Saham yang dimiliki PDAM menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah bukti kepemilikan atas aset PDAM. BABIV SAHAM ( 1) Segala kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pembubaran Pcrusahaan Oacrah Air Minum dibcbankan kepada Pemerintah Kabupaten Surnba Baral.
(2)Kcwajiban scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) terbatas pada beban biaya kegiatan yang Lelah rnendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barut.
(3)Kcwajiban lainnya di luar kegiatan yang disetujui Pemerintah Kabupatcn Sumba Baral menjadi tanggungjawab Oirektur Perusahaan Dacrah.
(4)Kewajiban-kewajiban lain yang tirnbul setelah pernbubaran, yang belum dilaksanakan menjadi tanggung jawab Pcmcrintah Kabupaten Sumba Barat ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. •

BAB ILL

KEWAJIBAN

Pasal 3

Pasal 2 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20, Seri 0, Nomor 7), dibubarkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. PasaJ6 Sehubungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat secara ekonomi tidak prospektif, sejak tahun 2008 dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan tersebut telah dibekukan dengan dasar hukum Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/633/2019 Tentang Pembekuan Aktivltas Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat, maka tindak lanjut dari pembekuan aktivitas Perusahaan Daerah dimaksud dipandang perlu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat dibubarkan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat secara teknis tidak beroperasi sejak tahun 2008 dan seluruh pegawai telah mengundurkan diri dengan tidak menerima pesangon karena kemampuan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Asset Perusahaan' telah diiventarisir walaupun kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan dan rusak berat yang tidak dapat difungsikan lagi. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu mengalami kerugian karena perusahaan tidak dapat lagi menutupi Biaya Tetap (Fixed Cost) dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha, tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 7) adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada hususnya, sehingga dasar pertimbangan tersebut perusahaan dimaksud mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pelayanan jasa umum tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memeberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Barat. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENSUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATENSUMBA BARAT TAMBAHAN LEMBARAN DERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR (.?.07:t. II. PASAL DEMI PASAL

BAB II

PEMBUBARAN NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINS! NUSA TENOOARA TIMUR 0001/2020 LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 25 Juni 2020 Pih. SEKRETARIS DAERAH f KABUPATEN SUMBA BARAT YERMIA L... DODA Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup jclas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. • Mempcrhatikan keadaan sebagairnana dimaksud di atas, Pcmcrintah Daerah mengambil keputusan untuk membubarkan Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten Sumba Barat. Pembubaran perusahaan daerah ini juga untuk memenuhi kctcntuan normative guna memberikan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.tanggal 10 Juli 2018 yang menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengambil tindakan lebih lanjut untuk keberlangsungan PDAM atau akan dipailitkan dan aset-aset yang dimiliki oleh PDAMtcrsebut belum diketahui kejelasannya A8el Perusahaan Lelah diiventarisir dan di Audit oleh Kantor Akuntansi Publik Drs. Basri HardJoaumarto, M.Si, Ak & Rekan, tanggal 19 Desembcr 2018 untuk meyakini keberadaan dan kondisi aset scbagian besar sudah rusak ringan dan rusak berat serta tidak dapat difungsikan lagi.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…