Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 2 . Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
3.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
6.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
9.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
1 0 . Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah. 1 1 . Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle atau ke TPST. 1 2 . Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke TPA. 1 3 . Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 1 4 . Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 1 5 . Tempat... 1 5 . Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau TPST. 1 6 . Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 1 7 . Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 1 8 . Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 1 9 . Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
20.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah 2 1 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 2 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
23.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
24.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
2 5 . Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2 7 . Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28.Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
29.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.