DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tugas dan Wewenang; Bab 3. Hak dan Kewajiban; Bab 4. Pengelolaan Sampah; Bab 5. Perizinan; Bab 6. Pembiayaan dan Kompensasi; Bab 7. Kerja Sama dan Kemitraan; Bab 8. Peran Masyarakat; Bab 9. Larangan; Bab 10. Pengawasan; Bab 11. Sanksi Administratif; Bab 12. Penyelesaian Sengketa; Bab 13. Insentif dan Disinsentif; Bab 14. Ketentuan Penyidikan; Bab 15. Ketentuan Pidana; Bab 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 2 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6 5 5 ) ;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 4 1 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 5 1 ) ; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN: Menimbang: PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH. TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 2 . Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

3.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
6.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
9.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 1 0 . Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah. 1 1 . Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle atau ke TPST. 1 2 . Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke TPA. 1 3 . Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 1 4 . Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 1 5 . Tempat... 1 5 . Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau TPST. 1 6 . Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 1 7 . Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 1 8 . Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 1 9 . Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
20.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah 2 1 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 2 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
23.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
24.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 2 5 . Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2 7 . Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28.Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
29.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.kearnanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;
d.menjadikan Sampah sebagai sumber dayayang memiliki nilai ekonomis; dan
e.mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.Pengelolaan Sampah;
d.Perizinan;
e.pembiayaan dan Kompensasi;
f.kerja sama dan kemitraan;
g.peran masyarakat;
h.larangan; • 1 . pengawasan; j . sanksi administratif;
k.penyelesaian sengketa;
1. 1.insentif dan disinsentif;
m.ketentuan penyidikan; dan
n.ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; b . melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
2. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
3. d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
4. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
5. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
6. g.melakukan koordinasi antarlembaga Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

. .. .

Pasal 6

( 1 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA Sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap orang berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
d.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
e.mendapatkan pelindungan dan Kompensasi karen.a dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

( 1 ) Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap orang wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya dengan mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara menyediakan tempat/wadah Sampah dan membuang Sampah pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan.
(3)Tempat/wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari wadah penampung Sampah organik dan wadah penampung Sampah anorganik.
(4)Setiap orang wajib melakukan Pemilahan Sampah mulai dari Sumber Sampah, TPS dan TPST. Pasal 1 0 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah. Pasal 1 1 Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum atau kendaraan pribadi wajib menyediakan tempat Sampah di dalam kendaraannya. Pasal 1 2 Setiap Produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya. Pasal 1 3 Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tar dan Sampah Spesifik. • "' 11 .. 1 • • •
(2)Sampah . . .
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
7. a.Pengurangan Sampah; dan
8. b.penanganan Sampah.
9. a.pembatasan timbulan Sampah;
10. b.pendauran ulang Sampah; dan
11. c.pemanfaatan kembali Sampah. Pasal 1 7 Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 , dengan cara:
12. a.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu terten tu;
13. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
14. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
15. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
16. e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang; dan
17. f.melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…