DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari 2 pasal utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan KepaJa Desa;
a.bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XIII/2015 yang daJam amar putusannya menyatakan PasaJ 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor l Tahun 2015 tentang Pemilihan KepaJa Desa, perlu ditinjau kembali; BUPATI SUMBA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • - Mengingat • Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAB KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHON 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAB KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHON 2017 BUPATI SUMBA BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALADESA Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 20 I 5 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0050); Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertarna atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna] tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.dihapua;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunya.i kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebaga.i pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesua.i dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas Narkoba; I. berkelakuan baik;
m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
n.tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
o.telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan Perundang-undangan bagi calon yang pemah menjabat Kepala Desa.

Pasal 22

Ketentuan PasaJ 22 Huruf g, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0050), dihapus sehingga berbunyi sebaga.i berikut: PasaJ I •• NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR /2017 r· rMBUDINGU DEDI LEMBARANDAERAHKABUPATENSUMBA BARATTAHUN2017 NOMOR SEKRETARJSDAERAH KABUPAT ·suMBA BARAT, t Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 15 Agustws 2017 ~· Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 15 Agw,tws JOI 1 t BUPATISUMBA BARAT (; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalaro Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Pasal II • TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATEN SUMBABARAT NOMOR 0067

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 1

Cukup Jelas II. PASALDEMI PASAL Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pernilihan Kepala Desa agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga masyarakat yang mau berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa, I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan KepaJa Desa;
a.bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XIII/2015 yang daJam amar putusannya menyatakan PasaJ 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor l Tahun 2015 tentang Pemilihan KepaJa Desa, perlu ditinjau kembali; BUPATI SUMBA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • - Mengingat • Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAB KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHON 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAB KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHON 2017 BUPATI SUMBA BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALADESA Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 20 I 5 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0050); Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertarna atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna] tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.dihapua;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunya.i kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebaga.i pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesua.i dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas Narkoba; I. berkelakuan baik;
m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
n.tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
o.telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan Perundang-undangan bagi calon yang pemah menjabat Kepala Desa.

Pasal 22

Pasal 2

CukupJelas