DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Kawasan Tanpa Rokok; IV. Larangan dan Kewajiban; V. Persan Serta Masyarakat; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Penghargaan; VIII. Ketentuan Penyidikan; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSUMBABARAT dan BUPATISUMBA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGKAWASANTANPAROKOK

4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188 /Menkes I PB/1/2011 dan Nomor : 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 3 untuk rokok
10.Iklan Rokok, selanjutnya disebut lklan adalah kegiatan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11.Promosi Rokok,selanjutnya disebut Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
12.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah ternpat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ a tau masyarakat.
14.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, rnadrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Ta.man Pengajian AL Quran/Taman Pendidikan Seni Al Quran, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
15.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
16.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
17.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
18.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19.Tempat umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
20.Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh Iapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
23.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. ... 4

(2). KTR meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan Bupati.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Ketentuan lebih Janjut tentang persyaratan tempat khusus untuk merokok diatur dengan Peraturan Bupati.
(1). Pemerintah Daerah menetapkan KTR.

Pasal 4

Tujuan penetapan KTR adalah :

a.terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
d.melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
e.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB ILL

KAWASANTANPAROKOK

Pasal 3

Penetapan KTR berdasarkan Asas :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.perlindungan hukum;
c.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.keterpaduan;
e.Keadilan;
f.keterbukaan dan peran serta masyarakat;
g.akuntabilitas; dan
h.perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Pasal 2

(1)Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Perari serta, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan
2. b.pernberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan informasi dampak rokok bagi kesehatan.

BAB II

ASAS DANTUJUAN 5

Pasal 9

BABV PERAN SERTA MASYARAKAT Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Pasal 7

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTRyang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. d.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ a tau didengar dengan baik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk atau peringatan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan
3. c.pencabutan izin.
(4)Pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki izin untuk menjual rokok.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada tempat yang telah disediakan secara khusus.

Pasal 6

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN 6

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN 6

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengawasan KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
(2)Pembinaan dan pengawasan KTRsebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 meliputi:
1. a.fasilitasi;
2. b.bimbingan dan/atau penyuluhan;
3. c.pemberdayaan masyarakat; dan
4. d.menyiapkan petunjuk teknis.
(1)Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola KTR.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pengelola KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR,meliputi :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
3. c.Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum dan tempat umum;
5. e.Perangkat Oaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
6. f.Perangkat Oaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
7. g.Perangkat Oaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan pembinaan terhadap KTRtempat umum;
8. h.Perangkat Oaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan penertiban terhadap seluruh KTR; dan
  1. 1.Perangkat Oaerah selain yang dirnaksud pada huruf a sampai dengan huruf h melakukan pembinaan terhadap tempat kerja masing-masing.
(4). Hasil pembinaan dan pengawasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh pimpinan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah setiap 1 (satu) bulan sekali.•

Pasal 10

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan ha! tersebut kepada penuntut umurn, tersangka atau keluarganya; dan
  1. 1.melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. a.pemeriksaan tersangka;
2. b.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. c.penyitaan barang;
4. d.pemeriksaan saksi;
5. e.pemeriksaan di tempat kejadian; dan
6. f.pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7

Pasal 13

(1)Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR.
(2)Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…