DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Isi dan Sistematika RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 - 2042; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat;
c.bahwa sebagai dasar hukum dalam melaksanakan konsep rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Kabupaten Sumba Barat 2023-2042;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042; Mengingat … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintan Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten. Dilain pihak, walaupun masalah perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemenuhan perumahan yang layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri, dan pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
2.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Daerah …
3.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
5.Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pasal 2

Maksud penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 meliputi:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b.mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat; dan
c.mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB II

REVIEW KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT 2.1 VISI DAN MISI SERTA SASARAN.

Pasal 4

RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 terdiri dari:

a.buku rencana; dan
b.album peta.

Pasal 5

(1)Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
(2)Sistematika buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II review kebijakan dan gambaran umum wilayah kabupaten Sumba Barat;
3. c.bab III kondisi, permasalahan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur
4. d.bab IV kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
5. e.bab V konsepsi dan arahan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat;
6. f.bab …
7. f.bab VI indikasi program penanganan perumahan dan kawasan permukiman; dan
8. g.bab VII rekomendasi.
(3)Ketentuan mengenai isi dan uraian buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
1. a.peta dasar, yang meliputi:
  1. 1.peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
  2. 2.peta topografi; dan
  3. 3.peta jenis tanah;
2. b.peta kondisi eksisting, yang meliputi:
  1. 1.peta sebaran kepadatan penduduk;
  2. 2.peta tata guna lahan;
  3. 3.peta batas kawasan hutan;
  4. 4.peta informasi kebencanaan;
  5. 5.peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
  6. 6.peta pola dan struktur ruang;
  7. 7.peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
  8. 8.peta tipologi perumahan dan permukiman;
3. c.peta analisis, yang meliputi:
  1. 1.peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  2. 2.peta potensi sumber daya alam;
  3. 3.peta mitigasi bencana;
  4. 4.peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
  5. 5.peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  6. 6.peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  7. 7.peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  8. 8.peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; dan
  9. 9.peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten.
4. d.peta rencana, yang meliputi:
  1. 1.peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
  2. 2.peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten;
  3. 3.peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
  4. 4.peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan.
(2)Ketentuan …
(2)Ketentuan mengenai album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal 14 Februari 2023 BUPATI SUMBA BARAT, YOHANIS DADE Diundangkan di Waikabubak pada tanggal 14 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT YERMIA NDAPA DODA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 02/2023 PENJELASAN … PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042 I. UMUM Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan bertambahnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak huni, tidak teratur dan cenderung menuju kepada kekumuhan. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstistitusi. Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu tugas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Guna melaksanakan amanat tersebut maka setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota perlu penyusunan pedoman rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. RP3KP Daerah Kabupaten/Kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan RTRW dan mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. RP3KP Daerah Provinsi dan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun serta wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong tersedianya dokumen RP3KP di tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak melalui srategi perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Pasal 6 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan persiapan, penyusunan rencana dan legislasi. Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi peraturan daerah Kabupaten/Kota. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…