DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari 2 pasal utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XJll/2015 yang dalam amar putusa.nnya menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Baral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairriana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; BUPATI SUKBA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat • Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 BUPATI SUKBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR • • I .. • dan BUPATI SUMBA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

5.Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peracuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tcntang Pemilihan Kepala Dcsa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Baral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Baral Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Baral Nomor 0065);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); • (I) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; e, dihapua,
3. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagai berikut:
1. a.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
2. b.Surat pemyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
4. d.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Jebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejatan berulang-ulang.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, terdiri atas :
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Pasal 7

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Huruf c dan ayat (4) huruf a, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0065), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR 03 /2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARATTAHUN 2017 NOMOR 3 J,-· - (uMBU DINGU DEDI SEKRETARIS DAERAH J KABUPAT SUMBA BARAT, { Diundangkan di Waikabubak pada tanggaJ, 15 Agmtus 2017 Ditetapkan di Waikabubak pada tanggaJ, 15 Agustus 2017 i BUPATI SUMBA BARAT Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Pasal II

g.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai. • • TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0068 Pasal II Cukup Jelas • Pasal I Cukup Jelas
1. 11.PASAL DEMI PASAL Alas dasar pemikiran tersebut diatas maka perlu mengubah Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tcntang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dcngan tcrbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 128/PUU-Xlll/ 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat l huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ha! ini dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa yang terjadi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan kesernpatan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap scluruh warga masyarakat untuk diangkat scbagai Perangkat Desa. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKATDESA •

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XJll/2015 yang dalam amar putusa.nnya menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Baral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairriana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; BUPATI SUKBA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat • Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 BUPATI SUKBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR • • I .. • dan BUPATI SUMBA BARAT

Menetapkan

5.Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peracuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tcntang Pemilihan Kepala Dcsa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Baral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Baral Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Baral Nomor 0065);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); • (I) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; e, dihapua,
3. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagai berikut:
1. a.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
2. b.Surat pemyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
4. d.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Jebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejatan berulang-ulang.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, terdiri atas :
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Pasal 7

g.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai. • • TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0068 Pasal II Cukup Jelas • Pasal I Cukup Jelas
1. 11.PASAL DEMI PASAL Alas dasar pemikiran tersebut diatas maka perlu mengubah Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tcntang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dcngan tcrbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 128/PUU-Xlll/ 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat l huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ha! ini dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa yang terjadi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan kesernpatan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap scluruh warga masyarakat untuk diangkat scbagai Perangkat Desa. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKATDESA •

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016