DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 255

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Bab 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Bab 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumba Barat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Sumba Barat dan prasarana beserta kelengkapannya;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan …
7.Satuan … Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
2.Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegitan secara tentram dan nyaman.
3.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4.Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah segala upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada.
5.Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati.

a.untuk …
1. 7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
2. 8.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
3. 9.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
4. 10.Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
5. 11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. 12.Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
7. 13.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. 14.Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. 15.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
10. 16.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
11. 17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
12. 18.Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pasal 2

Maksud Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penegakan aturan guna mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Tujuan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah:

a.untuk menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat seluruh masyarakat di Daerah;
b.mewujudkan hak atas rasa aman bagi setiap masyarakat; dan
c.sebagai bagian dari upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

a.penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b.penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
c.penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa;
d.pendanaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat demi terciptanya dan terjaganya rasa aman, pola hidup tertib dan rasa tenteram di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.deteksi dan cegah dini;
2. b.pembinaan dan penyuluhan;
3. c.patroli;
4. d.pengamanan;
5. e.pengawalan;
6. f.penertiban; dan
7. g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
1. a.Tentara Nasional Indonesia;
2. b.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.Perangkat Daerah terkait;
4. d.instansi/lembaga vertikal di Daerah; dan/atau
5. e.unsur masyarakat yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan/atau
3. c.pelaporan …
4. c.pelaporan.

Pasal 7

(1)Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah permasalahan yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengawasan;
2. b.pengamatan;
3. c.pencarian; dan
4. d.pengumpulan bahan keterangan.
(3)Selain kegiatan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk kegiatan pertukaran informasi antara Satpol PP dengan:
1. a.Badan Intelijen Negara;
2. b.Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang mengetahui informasi tentang sesuatu hal yang patut diduga akan menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertanggung jawab menyampaikan informasi tersebut kepada Satpol PP.
(2)Setiap personel Pol PP wajib merahasiakan identitas setiap orang yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.
(3)Personel Pol PP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan dan mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini melalui:

a.penyediaan sarana dan prasarana; dan
b.peningkatan kompetensi personel Pol PP.

Pasal 10

(1)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini.
(2)Setiap personel Pol PP yang ditunjuk dan diberikan kewenangan melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
(3)Sarana … Bagian …
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang paling rendah terdiri dari:
1. a.alat rekam;
2. b.kamera tersembunyi;
3. c.alat tulis; dan
4. d.alat komunikasi.

Isi peraturan

Teks255PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022