DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; IV. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan; V. Belanja Penunjang Kegiatan; VI. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; VII Ketentuan Lain-Lain; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; Pasal 28bahwa untuk melaksanakan ketententuanMenimbang BUPATI SUMBA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2

4.Pi.mpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Pejabat Daerah yang memegangjabatan Ketua dan Waki1 Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat sesuai Peraturan Perundang - undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegangjabatan anggota DPRD Kabu paten Swnba Barat Sesuai Peraturan Perundang - undangan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
1. 2.Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
2. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; Pasal l SABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT. MEMUTUSKAN: BUPATI SUMBA BARAT DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAN DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ); Menetapkan 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat - rapat dinas.
4. 9.Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDkarena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
5. 10.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
6. 11.Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah Tunjangan Yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Dalam Panitia Khusus Yang tidak Bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
7. 12.Tunjangan Komunikasi lntensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan AnggotaDPRD.
8. 13.Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
9. 14.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan
10. 7.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. 8.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan •
12. 6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat . 4 (I) Pajak Penghasilan untuk Penghasilan sebagaimana

Pasal 3

!. f. g. h. e. d. c. b. uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uangpaket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; tunjangan alat kelengkapan lainnya; tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses. a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas :

Pasal 2

BAGIANKESATU BAB n PENGHASILANPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD DPRD, Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

15.Uangjasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang Meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap Bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari - hari.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat. • • 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c. • Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

(1)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD sebagaimna di maksud pada ayat (l);
(3)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang Reprcsentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
(2)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap buJan. Uang Representasi

Pasal 4

BAGIANKEDUA

(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perundang- undangan di bidang Pajak Penghasilan. dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan . 6 Sadan Anggaran, SadanMusyawarah, Komisi,
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Sadan BAGlANKEENAM Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

• ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufe.

(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% ( Seratus Eropat Puluh Lima Persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan. BAGIANKELIMA Tunjangan Jabatan

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang Paket scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10%( Sepuluh Persen) dari uang Representasi yang bersangkutan. BAGJANKEEMPAT Uang paket

Pasal 7

(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan .
(3)Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan. • 7 ( 1) TKl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan

Pasal 12

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h. BAGIANKEDELAPAN Tunjangan Komunikasi lntensif

Pasal 11

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf g.
(2)Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sccara mutatis mutandis berlaku untuk besaran Tunjangan Alat Kclengkapan Lain.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentukdan melaksanakan tugas.

Pasal 10

Pembentukan Peraturan Daerah, dan Sadan Kehonnatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.Untuk Jabatan Kctua, scbesar 7,5% ( Tujuh Koma LimaPerscn ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% ( Lima Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.Untuk Jabatan Sekretaris , scbesar 4% ( Empat Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.Untuk Jabatan Anggota, scbesar 3% ( Tiga Persen ) dari Tunjangan Jabatan Kctua DPRD. 8 Pemberian TKI sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 11 dila.kukan dengan ketentuan:
5. a.Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Tinggi sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, sebanya.k 7 (Tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;
6. b.Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Sedang sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf b, sebanya.k 5 ( Lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
7. c.Untuk Kelompok Kemampuan Daerah Rendah

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…