menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; Pasal 28bahwa untuk melaksanakan ketententuanMenimbang BUPATI SUMBA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2
4.Pi.mpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Pejabat Daerah yang memegangjabatan Ketua dan Waki1 Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat sesuai Peraturan Perundang - undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegangjabatan anggota DPRD Kabu paten Swnba Barat Sesuai Peraturan Perundang - undangan.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
l.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
2.Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
Pasal l SABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT. MEMUTUSKAN: BUPATI SUMBA BARAT DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAN DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
Menetapkan 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat - rapat dinas.
9.Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDkarena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
10.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
11.Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah Tunjangan Yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Dalam Panitia Khusus Yang tidak Bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
12.Tunjangan Komunikasi lntensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan AnggotaDPRD.
13.Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
14.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan
7.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan •
6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat .
4 (I) Pajak Penghasilan untuk Penghasilan sebagaimana