DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari 8 pasal

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT Dengan Persetujuan Bersama Rp. 106.396.352.380,00 Rp. 202.198.581.842,00 Rp. 159.579.393.823,00 Rp. 183.802.914.120,00 Rp. 34.342.790.450,00 Rp. 1.317.400.000,00 Rp. 791.229.100,00 Rp. 130.768.846.200,00 Rp. 4.576.766.198,00 Rp. 355.599.946.068,00 Rp. 468.174.328.045,00

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung sejumlah b. Belanja Langsung sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanjaa. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Hibah sejumlah c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Polilik f. Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanjaa. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah c. Belanja Modal sejumlah Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darl jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp. 18.292.800.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 15.982.035.021,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 88.467.308.000,00 Rp. 7.912.291.000,00 Rp. 422.109.872.000,00 Rp. 161.866.170.000,00 Rp. 35.217.778.481,00 Rp. 4.608.985.413,00 Rp. 9.171.170.446,00 Rp. 43.810.733.894,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :1. Lampiran I Ringkasan APBD ; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ; 3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Pasal 5

Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 16.335.129.858,00 Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 16.335.129.858,00 Rp

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah b, Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaana. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya b. ( SILPA) sejumlah c. Pencairan Dana Cadangan sejumlah d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah e. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah g. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah b, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Oaerah sejumlah c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Pasal 4 Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Oaerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalamrancangan Perubahan APBD;
(3)Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pads ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut: a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah ; Daftar Per1<iraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; Daftar Dana Cadangan Daerah ; danDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR( 004 / 2019)Diundangkan di Waikabubakpada tanggal, 17 Desember 2019 { SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,c} /"' } J UMBU DINGU DEDI Ditetapkan di Waikabubakpada tanggal, 17 Desember 2019 'r)BUPATI S!f~A BARAT, / /~I!?

t.-,~ ( AGUSTINls' NIC.A DAPAWOLE Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung sejumlah b. Belanja Langsung sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanjaa. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Hibah sejumlah c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Polilik f. Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanjaa. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah c. Belanja Modal sejumlah Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darl jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp. 18.292.800.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 15.982.035.021,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 88.467.308.000,00 Rp. 7.912.291.000,00 Rp. 422.109.872.000,00 Rp. 161.866.170.000,00 Rp. 35.217.778.481,00 Rp. 4.608.985.413,00 Rp. 9.171.170.446,00 Rp. 43.810.733.894,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :1. Lampiran I Ringkasan APBD ; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ; 3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Pasal 5

Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 16.335.129.858,00 Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 16.335.129.858,00 Rp

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah b, Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaana. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya b. ( SILPA) sejumlah c. Pencairan Dana Cadangan sejumlah d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah e. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah g. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah b, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Oaerah sejumlah c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Pasal 4 Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Oaerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalamrancangan Perubahan APBD;
(3)Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pads ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut: a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

t.-,~ ( AGUSTINls' NIC.A DAPAWOLE Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.