DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bab 3. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT Dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB II

PERTANGGLINGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungiawaban pelaksanaan APBD meliputi :

a.Pelaporan Keuangan; dan
b.Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :

a.LRA;
b.LPSAL;
c.Neraca;
d.Lo;
e.LAK;
f.LPE; dan
g.CaLK.

Pasal 4

( I ) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.pendapatan terdiri dari :
1. 1.pendapatan sebesar Rp 693.256.410.308,83 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah delapan puluh tiga sen); dan
2. 2.belanja sebesar Rp 687.968.631.961,49 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enarn puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen ); sehingga surplus/defsit sebesar Rp 5.287 .778.347,34 (lima milliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).
b.pembiayaan terdiri dari :
1. 1.penerimaan sebesar Rp 33 .293 .353 .393,80 (tiga puluh tiga milliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen); dan
2. 2.pengeluaran sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2)lJruan LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara :
2. l.anggaran pendapatan sebesar Rp 703.624.865.849,00 (tujuh ratus tiga milliar enam ratus dua puluh empatjuta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
  1. 2.realisasi sebesar Rp 693.256.410.308,83 (enam ratus sembilan puluh tiga milliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah delapan puluh tiga sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 10.368.455.540,17 (sepuluh milliar tiga ratus enarn puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah tujuh belas sen);
3. b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara :
  1. 1.anggaran belanja sebesar Rp 723.169.476.902,00 (tujuh ratus dua puluh tiga milliar sertaus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah);
  2. 2.realisasi sebesar Rp 687.968.631 .961,49 (enam ratus delapan puluh tujuh milliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen); sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp 35.200.844.940,51 (tiga puluh lima milliar dua ratus juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah lima puluh satu sen).
4. c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara :
5. l.Anggaran surplus/defisit sebesar Rp (19.544.611.053,00) (minus sembilan belas milliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh tiga rupian);
  1. 2.Realisasi sebesar Rp 5 .287 .778.347 ,34 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen); sehingga surplus/defisit sebesar Rp 24.832.389.400,3 4 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah tiga puluh empat sen);
6. d.selisih anggamn dengan realisasi pembiayaan daerah merupakan pengurangan antara :
  1. 1.surplus/defisit sebesar Rp.19.544.61 1.053,00 (sembilan belas milliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh tiga rupiah);
  2. 2.realisasi sebesar Rp.19.543.383.393,80 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen);
  3. 3.sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.227.659'20 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh sen);
7. e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara :
8. l.anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
  1. 2.realisasi sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nihil).
9. f.selisih dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan anta.ra :
10. l.surplus/defisit sebesar Rp Rp. 5.287.778.347,34 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tuj uh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);
  1. 2.pembiayaan netto sebesar 19.543.3 83.393,80(sembilan belas milliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 24.8i1.161.7 41,14 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen);
b.penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 33.293.383.393,80 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupian delapan puluh sen);
c.saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 1.227.659'01 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah satu sen );
d.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 24.831.161.741,14 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen);
e.hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih,/kurang pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp 24.832.3 89.400,15 (dua puluh empat milliar delapan mtus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupian lima belas sen); dan
f.saldo anggaran lebih akhir Rp 24.831.161.741,14 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufc per 3l Desember 2022 meliputi :

a.jumlah aset sebesar Rp 1.337.413.043.469,05 (satu trillun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp 13.268.438.848,21 ( tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puliuh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);
c.iumlah ekuitas sebesar Rp 1.324.144.604.620,84 (satu trilyun tiga ratus dua puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah delapan puluh empat sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a.jumlah pendapatan sebesar Rp 638.139.842.933,83 (enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen);
b.jumlah beban sebesar Rp 619.793.523.684,28 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen);
c.Surplus/defisit-LO sebesar Rp 16.87 4.7 49.649,55 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen).

Pasal 1

I LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 I Desember 2022 meliputi :

a.saldo kas awal per I Januari 2022 sebesar Rp 33.754.596.4 52,91 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
b.arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 148.197.362.586,34 (seratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh empat sen );
c.arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp 156.659.584.239,00) (minus seratus lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
d.arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0'00 (nihil);
e.arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp 451.587 .7 49,10) (minus empat ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen);
f.saldo akhir kas per 3l Desemb er 2022 sebesar Rp 24.839.559.392,14 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah empat belas sen);

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Parugraf 6 LPE

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…