DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan dan Penetapan; Bab 3. Pengembangan; Bab 4. Penelitian; Bab 5. Pemanfaatan; Bab 6. Pembinaan; Bab 7. Pengendalian; Bab 8. Pengawasan; Bab 9. Sistem Informasi; Bab 10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Bab 11. Pembiayaan; Bab 12. Peran Serta dan Hak Masyarakat; Bab 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pangan melalui sektor pertanian perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang…
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
2.Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pembiayaan yang turut melibatkan peran serta masyarakat di daerah untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
3.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah berserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
5.Pangan …
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang peruntukkannyasebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
7.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11.Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Pembiayaan PLP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
14.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
19.Bupati …
19.Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
20.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
21.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan PLP2B berdasarkan prinsip:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab Daerah;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.menjamin kepastian hukum dalam upaya PLP2B;
b.pedoman dalam melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
d.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
e.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
f.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
g.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.perlindungan dan pemberdayaan petani;
j.pembiayaan …
j.pembiayaan; dan
k.peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1)Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan LP2B.
(2)Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan jangka panjang;
2. b.perencanaan jangka menengah; dan
3. c.perencanaan tahunan.
(3)Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada:
1. a.perencanaan LP2B nasional; dan
2. b.perencanaan LP2B Provinsi.
(4)Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
1. a.analisis dan prediksi;
2. b.sasaran; dan
3. c.penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
(5)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.sasaran produksi;
2. b.luas tanam dan sebaran; dan
3. c.kebijakan dan pembiayaan.
(6)Ketentuan mengenai objek, dasar, dan/atau kriteria perencanaan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan.
(2)Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan usulan perencanaan.
(3)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi …
3. b.identifikasi; dan
4. c.penelitian.

Pasal 7

(1)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(2)Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
(3)Masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan LP2B untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 8

(1)Dinas secara terkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang:
1. a.penguasaan hak atas tanah pertanian;
2. b.pemilikan hak atas tanah pertanian;
3. c.penggunaan hak atas tanah pertanian;
4. d.pemanfaatan hak atas tanah pertanian; dan/atau
5. e.pengelolaan hak atas tanah pertanian.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data terpilah berdasarkan nama pemilik dan/atau pengelola dan lokasi tanah pertanian.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan:
1. a.masyarakat atau kelompok tani;
2. b.pemerintahan desa/kelurahan;
3. c.tokoh adat; dan/atau
4. d.tokoh masyarakat.

Pasal 9

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui Lahan Pertanian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan LP2B.
(2)Identifikasi …
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan potensial yang dapat menjadi:
1. a.KP2B;
2. b.LP2B; dan
3. c.LCP2B.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

(1)Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan analisis terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(3)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peneliti dari akademisi dan/atau tenaga ahli.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…