DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai; I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Unsur Perangkat Desa; IV. Larangan dan Sanksi Perangkat Desa; V. Pengangkatan Perangkat Desa; VI. Pelantikan Perangkat Desa; VII. Pemberhentian Perangkat Desa; VIII. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; IX. Rotasi Perangkat Desa; X. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; XI. Unsur Staf Perangkat Desa; XII. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; XIII. Kesejahteraan Perangkat Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Desa; XVI. Pakaian Dinas Perangkat Desa; XVII. Ketentuan Peralihan; XVIII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan BUPATI SUMBA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Tim Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan, penetapan calon perangkat Desa dan pelantikan perangkat Desa, serta pengangkatan unsur staf.
12.Penjaringan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan di dusun untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13.Penyaringan adalah seleksi administratif dan penilaian kemampuan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16.Pengangkatan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pemberhentian Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah Desa.
19.Rotasi Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk melakukan pergeseran Perangkat Desa dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.unsur perangkat Desa;
b.larangan dan sanksi perangkat Desa;
c.pengangkatan perangkat Desa;
d.pelantikan perangkat Desa;
e.pemberhentian perangkat Desa;
f.pemberhentian sementara perangkat Desa;
g.rotasi perangkat Desa;
h.kekosongan jabatan perangkat Desa;
i.unsur staf perangkat Desa;
j.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
k.kesejahteraan perangkat Desa;
l.pembayaran;
m.pembinaan dan pengawasan perangkat Desa; dan
n.pakaian dinas perangkat Desa.

BAB III

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana teknis; dan
c.Pelaksana kewilayahan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu:
  1. 1.urusan tata usaha dan umum;
  2. 2.urusan keuangan; dan
  3. 3.urusan perencanaan.
2. b.paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu :
  1. 1.urusan umum dan perencanaan; dan
  2. 2.urusan keuangan.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
  1. 1.seksi pemerintahan;
  2. 2.seksi kesejahteraan; dan
  3. 3.seksi pelayanan.
2. b.paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
  1. 1.seksi pemerintahan; dan
  2. 2.seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 6

(1)Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
(2)Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
2. b.Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
3. c.Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(3)Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) dusun.

Pasal 8

(1)Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berbadan sehat;
4. d.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
5. e.bebas temuan dari inspektorat;
6. f.memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
7. g.bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasian komputer;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
(4)Bagi unsur pelaksana kewilayahan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga memenuhi persyaratan :
1. a.dijaring dari warga dusun yang bersangkutan; dan
2. b.memperhatikan ketokohan bakal calon perangkat desa yang terjaring.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…