DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Sumba Tengah memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah maupun pembangunan nasional;
c.bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah agar penyelenggaraannya cepat, tepat, prioritas, terkoordinasi dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Sumba Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008);
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan BUPATI SUMBA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah Badan yang membantu kepala daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah.
6.Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11.Tim Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan 4 bencana yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
12.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
13.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14.Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 5
25.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29.Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
30.Forum pengurangan risiko bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
31.Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiap-siagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
32.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34.Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35.Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar PBB.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; 6
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana alam dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.tahapan dan mekanisme;
c.bantuan bagi korban bencana;
d.peran masyarakat dan lembaga usaha;
e.kerjasama antar daerah;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.penyelesaian sengketa.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
(3)BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
1. a.perangkat daerah yang terkait;
2. b.masyarakat;
3. c.organisasi kemasyarakatan;
4. d.lembaga usaha;
5. e.media massa;
6. f.organisasi pemuda dan olahraga;
7. g.organisasi kemahasiswaan;
8. h.lembaga pendidikan;
9. i.lembaga kesehatan;
10. j.organisasi keagamaan;
11. k.lembaga internasional. 7

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang dan/atau barang yang berskala kabupaten.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
1. a.menetapkan kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau;
2. b.mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan. 8

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

a.prabencana;
b.tanggap darurat; dan
c.pascabencana.

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

a.dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan penanggulangan bencana;
2. b.pengurangan risiko bencana;
3. c.pencegahan;
4. d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. e.persyaratan analisis risiko bencana;
6. f.perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(2)Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…