DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Penyesuaian Kecamatan; III Wilayah dan Batas Wilayah; IV Penyerahan Sarana Prasarana; V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya memberikan pendekatan pelayanan, pemerataan pembangunan dan pelaksanaan program yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah, khususnya di Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat,maka perlu dilakukan penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
c.bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum penyesuaian batas wilayah dan cakupan wilayah setelah adanya pemekaran wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat; = 2 = Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan BUPATI SUMBA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. = 3 =
4.Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENYESUAIAN KECAMATAN

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Daerah ini maka dilakukan penyesuaian Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.
(2). Ibukota Kecamatan berkedudukan di Maderi.
(3). Luas wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat adalah 246,29 km2.
(4). Jumlah Penduduk Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat adalah 18.069 orang atau 4.618 kepala keluarga.

BAB III

WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1). Wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat meliputi:
1. a.Desa Praimadeta;
2. b.Desa Pondok;
3. c.Desa Maderi;
4. d.Desa Anajiaka;
5. e.Desa Wairasa;
6. f.Desa Umbu Kawolu;
7. g.Desa Umbu Mamijuk;
8. h.Desa Umbu Pabal;
9. i.Desa Umbu Langang; = 4 =
10. j.Desa Umbu Pabal Selatan;
11. k.Desa Anapalu;
12. l.Desa Daha Elu;
13. m.Desa Dewa Tana;
14. n.Desa Mata Waikajawi; dan
15. o.Desa Umbu Jodu.
(2). Batas wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat meliputi:
1. a.Utara berbatasan dengan Sebagian Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan sebagian Kecamatan Mamboro;
2. b.Timur berbatasan dengan Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
3. c.Selatan berbatasan dengan Kecamatan Katikutana Selatan; dan
4. d.Barat berbatasan dengan sebagian Kecamatan Katikutana, dan sebagian Kecamatan Mamboro.
(3). Peta batas wilayah Kecamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4). Titik koordinat batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYERAHAN SARANA PRASARANA

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh sarana prasarana yang berada wilayah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diserahkan kepada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. = 5 =

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 6 Pebruari 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 6 NOMOR REGISTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03 / 2020 = 6 = PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT I. UMUM Ketimpangan pelayanan yang terjadi karena letak geografis dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah khususnya Pemerintah Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Umbu Ratu Nggay Barat memerlukan intervensi dari Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan Pemekaran dan Penyesuaian terhadap wilayah Kecamatan. Terhadap 7 (tujuh) desa yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay yakni : Bolu Bokat, Mara Desa, Weluk Praimemang, Bolu Bokat Utara, Maradesa Timur, Maradesa Selatan, Bolu Bokat Barat oleh karena jarak dan lokasi desa yang berjauhan dengan ibukota Kecamatan mengakibatkan perlu dilakukan pemekaran terhadap desa- desa tersebut dengan menggabungkan 3 (tiga) desa yakni: Wangga Waiyengu, Sambali Loku dan Holur Kambata dari Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat menjadi satu Kecamatan baru yakni Umbu Ratu Nggay Tengah. Dengan adanya pemekaran diatas maka perlu dibentuk pula penyesuaian terhadap batas wilayah dan cakupan wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat tersisa 15 (lima belas) desa yakni:Desa Praimadeta, Desa Pondok, Desa Maderi, Desa Anajiaka, Desa Wairasa, Desa Umbu Kawolu, Desa Umbu Mamijuk, Desa Umbu Pabal, Desa Umbu Langang, Desa Umbu Pabal Selatan, Desa Anapalu, Desa Daha Elu, Desa Dewa Tana, Desa Mata Waikajawi dan Desa Umbu Jodu. Tentunya harapan dari penyesuaian Kecamatan ini yaitu pelayanan Pemerintah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat akan semakin baik dan menjangkau masyarakat. Disamping itu dasar argumentasi berikutnya yaitu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Kodi Utara. Saat ini Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat sudah berada secara yuridis sebagai bagian dari Kabupaten Sumba Tengah sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Dengan Peraturan Daerah ini pula maka akan dilakukan penyerahan aset terhadap Kecamatan yang dimekarkan sehingga aset yang dikuasai oleh Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat pasca dimekerkan harus diserahkan kepada Kecamatan baru yakni Umbu Ratu Nggay Tengah. = 7 = II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Penyesuaian kecamatan dilakukan untuk menyesuaikan batas wilayah oleh karena terjadi pemekaran beberapa desa dalam Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat menjadi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…