(1)Calon Kepala Desa wajib rnernenuhi persyaratan:
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan rnengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; ·
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan rnenjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara JUJUr dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.bersedia menerima hasil penghitungan suara;
1.beroadan sehat dan bebas narkoba;
m.mengajukan permohonan cuti sesuai ketentuan peraturan peru dang-undangan bagi calon dari Kepala Desa atau Perangkat Desa;
7.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus, huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q serta pada ayat (2) huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
(4)
(5)Pasal l lA Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mehgajukan pengunduran diri kepada Bupati. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa. Tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat berwenang. (1) (2)
(3)Bagian Kelima Calon Kepala Desa Dari Pegawai Honorer atau Tenaga Kerja lainnya
6.K~tentuan H~B IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelirna dan d1a1:tara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal l lA sehmgga berbunyi sebagai berikut:
n.izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS atau pegawai honorer;
o.pemyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bagi calon Kepala Desa dari BPD;
P· tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; clan
q.izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada intansi atau lembaga lainnya.
Persyaratan-persyaratan scbagaimana dimaksud pad a ayat (I), dibuktikan dengan:
a.foto copy Kartu Tanda Penduduk tcrbaru yang dilcgalisir oleh Pejabat yang bcrwenang:
b.foto copy I salinan ijasah pendidikan terakhir yang tclah dilcgalisir oleh pcjabat yang b .rwcnnng:
c.SUi· t pernyatann berscdia dicalonkan mcnjadi Kcpala Desa:
d.surat kctcrangan dari Kctua Pcngadilan Ncgeri bahwa yang bcrsangkutan tidnk pcrnah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusnn pengadilan yang telah mcmpunyai kckuatan hukum tctap karena melakukan tindak pidana yang diancam dcngan pidana penjara paling singkat 5 (limn) tahun atau lcbih;
e.surat keterangan catatan kcpolisian:
f.surat keterangan kcs .hutnn dr ri doktcr yang dikeluarkan oleh Direktur Rurnah 'nkit Umum Dacrah Umbu Rara Meha Waingapu:
g.surat pernyntnan b ·lurn J .rnnh rncnjabat sebagai Kepala Desa selama 3 [tiga) kuli mus jnbatan, baik secara berturut-turut maupun.secarn t ·rputus;
h, surat pernyntnan bcrscdin menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah tcrpilih mcnjadi Kepala Desa;
1.surat pemyatann tidak mcnjadi pengurus partai politik apabila terpilih menjadi KepaJa Desa;
J. surat pcrnyataan tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi tcrlarang;
k.surat pemyataan mencrima hasil pcnghitungan suara:
I. surat persetujuan cuti dari Bupati bagi calon Kepala Dcsa dari Kcpala Desa atau Carnal bagi calon Kcpala Desa dari perangkat desa;
m.keputusan pemberhcntian scbagai anggota BPD dari Bupati bagi calon Kepala Desa dari BPD;
n.surat izin dari pernbinn kepcgawaian bagi calon Kcpala Dcsa dari PNS atau pegawai honorer;
o.Ioto copy akta kclahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
p.kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kcpala Desa wajib menyampaikan tanda terima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
q.surat keterangan dari Kctua Pcngadilan Negcri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
r.surat izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya~
(2)