DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan tersebut berisi tentang perubahanketentuan pada pasal 2 huruf b ; ketentuan pada pasal 5 ayat (2) huruf b dihapus, huruf c, dan huruf h diubah serta ditambah satu huruf yakni huruf j dan ditambahkan satu ayat takni ayat (4); perubahan judul bab IV; ketentuan pasal 6 ditambah 1 yakni huruf f; ketentuan BAB IV ditambah satu bagian yaitu bagian kelima dan disisipkan satu pasal diantara pasal 11 dan pasal 12 yakni pasal 11A; ketentuan pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus dan huruf n diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf q serta ayat (2) huruf n diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf r; Ketentuan pasal 49 ayat 2 dan ayat 3 diubah dan ayat (4) dihapus; Perubahan padal 70 ayat (3); diantara pasal 70 dan pasal 71 disisipkan 4 pasal; Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU- XIII/2015, yang menyebutkan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian nomenklatur perangkat daerah;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timly Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; ~ BUPATI SUMBA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENT ANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA . PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR • NOMOR .Z. TAHUN 2018 BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR "

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Daerah Kabu paten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Ljillbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 588);~ • " Mengingat

Pasal 5

(1} Bupati mernbentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2)Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari:
1. a.Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua merangkap anggota;
2. b.dihapus;
3. c.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai Sekretaris merangkap anggota;
4. d.Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
5. e.Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
6. f.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
7. g.Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
8. h.Para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan \Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;~
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dihapus, huruf c dan huruf h diubah serta ditambahkan 1 huruf yakni huruf j, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
  2. 1.Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemilihan Kepala Desa;
b.kepala desa, perangkat desa, BPD, masyarakat, PNS serta pegawai honorer atau tenaga kerja lainnya;
c.tahapan pemilihan Kepala Desa;
d.mekanisme pengaduan dan penye1esaian masalah;
e.pelantikan Kepala Desa; o f. masa jabatan Kepala Desa;
g.pemberhentian Kepala Desa;
h.pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
i.pembiayaan pemilihan Kepala Desa. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Surnba Timur Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 588) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Menetapks-n DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

Pasal 10

Masyarakat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesiidan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan •

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Warga Negara Indonesia yang menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berasal dari unsur:

a.Kepala Desa;
b.Perangkat Desa;
c.BPD;
d.Masyarakat;
e.PNS; atau
f.Pegawai Honorer atau tenaga kerja lainnya. ,,
1. 4.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut: •.. Para Camat masing-masing wilayah pemilihan sebagai anggota; dan J. Para Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota.

(3)Panitia Pemilihan Kabu paten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.mengusulkan penetapan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara kepada Bupati; dan "i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)Togas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huru.f d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. •

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, MASYARAKAT, PNS SERTA PEGAWAI HONORER ATAU TENAGA KERJA LAINNYA

Pasal 28

(1)Calon Kepala Desa wajib rnernenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan rnengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; ·
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan rnenjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara JUJUr dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.bersedia menerima hasil penghitungan suara;
  1. 1.beroadan sehat dan bebas narkoba;
12. m.mengajukan permohonan cuti sesuai ketentuan peraturan peru dang-undangan bagi calon dari Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  1. 7.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus, huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q serta pada ayat (2) huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
(4)
(5)Pasal l lA Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mehgajukan pengunduran diri kepada Bupati. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa. Tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat berwenang.
(1)
(2)
(3)

6.K~tentuan H~B IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelirna dan d1a1:tara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal l lA sehmgga berbunyi sebagai berikut:

n.izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS atau pegawai honorer;
o.pemyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bagi calon Kepala Desa dari BPD; P· tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; clan
q.izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada intansi atau lembaga lainnya. Persyaratan-persyaratan scbagaimana dimaksud pad a ayat (I), dibuktikan dengan:
a.foto copy Kartu Tanda Penduduk tcrbaru yang dilcgalisir oleh Pejabat yang bcrwenang:
b.foto copy I salinan ijasah pendidikan terakhir yang tclah dilcgalisir oleh pcjabat yang b .rwcnnng:
c.SUi· t pernyatann berscdia dicalonkan mcnjadi Kcpala Desa:
d.surat kctcrangan dari Kctua Pcngadilan Ncgeri bahwa yang bcrsangkutan tidnk pcrnah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusnn pengadilan yang telah mcmpunyai kckuatan hukum tctap karena melakukan tindak pidana yang diancam dcngan pidana penjara paling singkat 5 (limn) tahun atau lcbih;
e.surat keterangan catatan kcpolisian:
f.surat keterangan kcs .hutnn dr ri doktcr yang dikeluarkan oleh Direktur Rurnah 'nkit Umum Dacrah Umbu Rara Meha Waingapu:
g.surat pernyntnan b ·lurn J .rnnh rncnjabat sebagai Kepala Desa selama 3 [tiga) kuli mus jnbatan, baik secara berturut-turut maupun.secarn t ·rputus; h, surat pernyntnan bcrscdin menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah tcrpilih mcnjadi Kepala Desa;
1. 1.surat pemyatann tidak mcnjadi pengurus partai politik apabila terpilih menjadi KepaJa Desa; J. surat pcrnyataan tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi tcrlarang;
k.surat pemyataan mencrima hasil pcnghitungan suara: I. surat persetujuan cuti dari Bupati bagi calon Kepala Dcsa dari Kcpala Desa atau Carnal bagi calon Kcpala Desa dari perangkat desa;
m.keputusan pemberhcntian scbagai anggota BPD dari Bupati bagi calon Kepala Desa dari BPD;
n.surat izin dari pernbinn kepcgawaian bagi calon Kcpala Dcsa dari PNS atau pegawai honorer;
o.Ioto copy akta kclahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
p.kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kcpala Desa wajib menyampaikan tanda terima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
q.surat keterangan dari Kctua Pcngadilan Negcri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
r.surat izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya~

Pasal 708

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam ha! jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meme?uh1 persy~ratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tam bah an.~

Pasal 70A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pernilthan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD. n

10.Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 70A, Pasal 708, Pasal 70C dan Pasal 700 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Bupati, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepal a Desa perlu dilakukan musyawarah un tuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu. Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan . .

9.Ketentuan Pasal 70 ayat (3) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana di-naksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Dihapus.

8.Ket~ntuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehmgga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 28

Pasal 708

Pasal 70A

Pasal 70

Pasal 49

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 28

Pasal 708

Pasal 70A

Pasal 70

Pasal 49

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015