DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Pendirian, Status dan Kedudukan; III. Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup Pelayanan dan Wilayah Usaha; IV. Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri; V. Permodalan; VI. Organ Perumda Air Minum Matawai Amahu; VII. Kepegawaian; VIII. Dana Pensiun; IX. Perencanaan; X. Operasional; XI. Laporan Perusahaan dan Penggunaan Laba Bersih; XII. Asosiasi; XIII. Tanggung Jawab; XIV. Ketentuan Peralihan; XV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang I3adan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U saha Milik Daerah. 3 PasaJ 3 Maksud pendirian Perumda Air Minum Matawai Amahu ada1ah untuk meningkatkan kesejahferaan dan memenuhi kebutuhan air minum dan/atau air bcrsih masyarakat.~

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu,
(2)Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pula kepemilikan aset dan/ atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu,
(3)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu berkedudukan dan berkantor pusat di Waingapu 9. 10. 8. 7. 6. P~rusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saharn. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Matawai Amahu yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Matawai Amahu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Matawai Amahu dan memegang sega1a kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Matawai Amahu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Matawai Amahu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Matawai Amahu serta rnewakili Perumda Air Minurn Matawai Amahu baik di da1am maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Matawai Amahu. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. Air Minum ada1ah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 5.

BAB II

PENDIRIAN, STATUSDANKEDUDUKAN 11.

Pasal 8

(1)Modal Perumda Air Minum Matawai Amahu sampai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 47.711.547.362 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh 1'ujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah sebesar Rp. 1.232.880.124,22 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Dua Puluh Dua Sen) adalah merupakan modal Perumda Air' Minum Matawai Amahu pada saat Pendirian di tam bah Penyertaan modal pemerintah Daerah dan modal yanf berasal dari kekayaan Pcrusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu'\J BABY PERMODALAN

Pasal 7

Perumda Air Minum Matawai Amahu didirikan untukjangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah mengelola dan pendistribusian Air Minum dan Air Bersih yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosia1.

BAB IV

KEGIATANUSAHADANJANGKAWAKTUBERDIRI

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Matawai Amahu meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Minum, Air Bersih dan non air yang mendukung pendistribusian Air Minum dan/ a tau Air Bersih.
(2)Perumda Air Minum Matawai Amahu dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah:

a.memberikan pelayanan air minum dan/atau air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah. l I· 5

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk berdasarkan hubungan yang timbul lkarena perkawinan dengan pengurusan BUMD milik Pemerintah Daerah~

Pasal 9

(1)Pengurusan Perumda Air Minurn Matawai Amahu dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Matawai Amahu.
(2)Organ Perurnda Air Minum Matawai Arnahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. Umum BABVI ORGANPERUMDAAIR MINUMMATAWAI AMAHU
(3)Modal Perurnda Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang.
(4)Sumber Modal Perumda Air Minum Matawai Amahu terdiri dari:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; clan
4. d.surnber modal lainnya.
(5)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah; dan/ atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(6)Penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan guna mcnambah modal Perumda Air Minurn Matawai Arnahu yang rnekanisrnenya dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMDlainnya; dan/ atau
3. c.surnber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersurnber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ a tau
4. d.sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. 6

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Matawai Amahu apabila dapat mernbuktikan: .

a.tidak mernpunyai kepentingan pribadi baik langsung rnaupun tidak langsung;
b.tidak terlibat daJam perbuatan melawan hu1ftn yang dilakukan oleh Perurnda Air Minum Malawai Amahu; dRn/alau~

Pasal 12

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Matawai Arnahu mernpunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan rnengarnbil keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l} dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ a tau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengarnbilalihan dan pembubaran Perurnda Air Minum Matawai Amahu; dan
11. k.jaminan asct bcrjurnlah Icbih dari 50% (lirna puluh per scratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Matawai Amahu dalam l (satu} transaksi atau lebih.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3) dapat diberikan insentif yang bersurnber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Besaran insentif pela.ksana kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(4)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kincrja Perumda Air Minum Matawai Amahu;
2. b.klasifikasi hasil pcngelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scsuai jenis bidang usaha; dan
3. c.Japoran kcuangan Pcrumda Air Minum Matawai Arnahu.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmbentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati.

Pasal 11

(l) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalnm pengembangan usaha Perumda Air Minum Matawai Amahu.

(2)Ra pat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Matawai Arnahu; dan
3. c.rapal luar biasa.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…