DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pemerintah Desa; IV. Pengangkatan Perangkat Desa; V. Pemberhentian Perangkat Desa; VI. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; VII. Unsur Staf Perangkat Desa; VIII. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; IX. Peningkatan Kapasitas Pearngkat Desa; X. Kesejahteraan Perangkat Desa; XI. Larangan dan Sanksi; XII. Ketentuan Peralihan; XIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKATDESA. Menetapkan " DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 3· Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 4· Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 5· Camat adalah pemimpin kecarnatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati me1a1uisekretaris daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Sumba Timur. "7. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat se tempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban un tuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang seJanjutnya disingkat BPD adaiah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan waki1 dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Staf adalah pembantu KepaJa Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
15.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertenru dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk cliangkat kembali.
16.Diberhentikan tetap yang selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
17.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan Jingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Du sun.
18.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
19.Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
20.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiayin penentuan persyaratan, pengumwnan dan pendaftaran Bakal Calon.~ dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasa14
(1)Sekretariat Desa seba~aiman\dimaksud dipimpin oleh Sekretans Desa.

BAB III

PEMERINTAHDESA

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pemerintah Desa;
b.Pengangkatan Perangkat Desa;
c.Pemberhentian Perangkat Desa;
d.Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
e.Unsur Staf Perangkat Desa;
f.Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa;
g.Penin~katan Kapasitas Perangkat Desa;
h.Kesejahteraan Perangkat Desa; dan
i.Larangan dan Sanksi. "
1. 22.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
2. 23.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Baka] Caton adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
3. 24.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Baka] Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
4. 25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
5. 26.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.

Pasal 8

(1)Perangkat Desa piangkat oleh Kepala Desa dari yang telah memenuhi persya;atan. . . .
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai benkut.
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; . .I
4. d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederaJatt

BAB IV

PENGANGKATANPERANGKATDESA "

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah I Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan unsur pernbantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jurnlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
(2)Se~e~ariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum urusan ke:uangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
1. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
2. f.berkelakuan baik, jujur dan adil;
3. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
4. h.tid~ sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. berbadan sehat;
5. k.bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat; dan
  1. 1.bagi Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat.
(3)Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.foto copy/ salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
6. f.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian;
8. h.surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD atau Kepala Puskesmas;
9. i.surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
10. j.surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik apabila diangkat menjadi Perangkat Desa;
11. k.surat pernyataan tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang;
  1. 1.keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati bagi calon Perangkat Desa dari BPD;
12. m.surat izin\ dari pembina kepegawaian bagi calon Perangkat Desa dari PNS/ASN;\J

Pasal 9

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat mcmbentuk Tim/ Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.KepaJa Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksa.nakan paling Iarnbat 2 {dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakaJ caJon Perangkat Desa paling rendah 2 (dua) orang caJon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi terrulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 {tujuh) hari;
6. f.rekomendasi yang diberikan Carnal berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan: .
7. g.dalam haJ Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkar Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, ~epala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa,
(2)Togas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah :
1. a.mengumumkan kepada rnasyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa· b . ' Jaksa.naan pengangkatan . menyusun jadwal waktu dan ternpat proses pe . . . paJ O ~ dan dikonsulcas1kan Perangkat Desa, dengan persetujuan Ke a esa kepada Camat: • katan Perangkat Desa,
2. c.menyusun Rencana Anggaran Biaya pengangA . d . ulta ikan kepada camai: engan persetujuan Kepala Desa dan dikons 51 , k tan Perangkat Desa
3. d.menyusun tara tertib pelak.sanaan pengang a . den~ pertimbangan Kepala Desa tan dikonsullasikan dengan Camat, e, menenma pcndaftaran Bakal Calon Bagi an Ked ua Mekanisme Pengangkatan
4. n.foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;dan
5. o.surat Permoho?an menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang ber~angku~n. d_1 atas kertas segel atau berrnaterai cukup.
(4)Pegawru Negen S1p1l yang mencaJonkan diri menjadi Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayac (2) dan harus mernperoleh, Surat lzin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(5)Dalarn haJ Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sernentara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. " Pasal 10 ( 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan. 2 h r ( 3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( } uru • Kepala Desa dan a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan . ' • . 14 ( at belas) hari setelah disampaikan kepada Camat palmg lambat emp ditetapkan untuk mendapatkan rekomendasi Camat. t (2) huruf . . · d · aksud pada aya
(4)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimane irn c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; gadilan yang . . d k keputusan pen
2. b.dinyatakan sebagai terpidana ber asar an telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap; k Desa· dun · p ang at c: •
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagar er
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat des~. d ada aynt (2) huruf · dimaksu P
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebaga1mana t c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ca mad,. yat (5) didasarkan . . . dimatsu a
(6)Rekornendasi tertulis Camat sebagaimana pada persyaratan pemberhentian perangkat Dcsa.
1. f.melaksanakan penelitian persyaratan Baka) Calon: 'g. mcngumumkan CaJon kepada masyarnkat;
2. h.me!1eliti kebenaran kcbcratan masyarnkat tcrhndap Calon;
  1. 1.mengajukan Calon yang lolos atas kcbcratan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Caton Pcrangkat Desa; J. menyelenggarakan seleksi bagi CaJon yang berhak mengikuti;
3. k.mernpersiapkan scgala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
  1. 1.membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
4. m.melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(3)Panitia Pengangkatan Pcrangkat Desa dalam mclaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

( 1) Kepala Deso dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

(2)Unsur stuf scbagoimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepaln Urusan, Kcpala Seksi dan KepalalKewilayahan sesuai dengan kebutuhnn dun kemnmpua k' d n euangan esa.
(1)Dnlnm hnl tcrjndi kckosongan jabatan Pcrangkat Desa maka tugas Perungkn! Dc11n yang kosong diluksanakan oleh Pelaksana Tugas yang .. memlllkl posisi jubntnn dari unsur yang sama.
(2)P elukunnu TUf.tOS scbugaimuna dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kcpnln Dcsn dcngan Surat Pcrintah Tugas yang tembusannya disampaikan k .pndn Bupnti mclalul Carnot paling Jambat 7 [tujuh] hari terhitung sejak tunggnl uurut pcnugusnn.
(3)Pcnglslnn j11b11to11 Perungkat Dcsa yang kosong paling Jambat 2 (dua] bulan sejnk Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. OAO VI l<l~l<OSONOAN ,JABATAN PERANGKAT DESA i>11i:,i,J I I 111 l'r Hllll!hlll ,,, NII dll11·dwn1ll~1,11 t,,;1111;1111,,s, ,,1,;11 V.1:11:il:1 l)t;t):I :.,; 1;J:11J llr dt11111111 I 1,, i,I ,1, 1111;111 C !111 ,,,. I. j'•.t) Jl11111l1,q 11111t 11111 t11•11w11111m 1'1:111111~1~,,, D1:t;:i •,1:l,:,μ;ii,111,n:1 tJi,n:,Y.")lJd p:,d:, 1,y111 (I) 1!111111111: 11, dlt, 111plw11" 111111;,I l1•11m11μ,l~11 d1d,1111 ti111l11l~ pid:11w korupnl, ti:rnrinm,;, ,11111!111 d1111/11f1111 11,,d,d! pld,,1111 1,:rJ11,d,,p l~1;111w,n:111 11,;ivmi; h, dl11y11t11l{1111 1wl111191I t,:nlulfWII 'JIIIIV, di:,,w:irn d1;n,_~:1n pid:inn penjara p11llng 11111111 I) (1111111) 1td111n 111:rdmrnrlrnn r,:v,i1;t,;r p,~rk:irn di p<:n;~di/an; II, 11ij1 t11ph1111 NflilllV,,d 111d11l~w11; d1111 ,I, 11ml1111μ,wll' l1111,11μ,u11 111:lllWJ•i p1;nu1~k11t dena yung diatur ncuuai dcngan 1<1 1, 111111111 pr.rn 111 n111 J ><:n md11 ng·u11d11 ngnn. (:I) p,,n11ml 111 I >,:1111 y11nH dil,,;d11:111 i1~11n m:m,;nt:irn ttt:b:,gaimnrn, dimaksud p11d11 ~,y,al (~) huruf 11, huruf I, cl1111 huruf c diputu« hehau atau tidak t,, IHil<tl l>c:nml11Ji 111011 f>1:11g11di1,111 dun 11:J:,h herkckuatan hukum tetap 11111lrn p11l111P, l11nil1111 IO (r11!p11hll1) J,nri Rt:jak penetapan putusa n pcngadilan cllt111 l11u1 ololl l'ontnHIWI Dc1111, r,m1n~lrnt Dena yang hcrsangkutan 11Hlll.Yll111p11llrnn pr:l lkuu putunnn pcn~ndilun kcpadn Kepala Dcsa. ('I) lfop11l11 l)i:,111 mc11g11kli0wn kcrnbnf Pc:rongkat Desa yang bcrsangkutan n ·huwal Pm'llllf{l<nl Oc:rw uurnpui dengan ukhir rnasa jabatannya paling l111nh11t ?.O (dun puluh] hnri uejnk Kcpulu Dcsa rnencrima pctikan putusan J>rllHt1clll1111 11<:l>11H11i111111111 dimukuud pndn ayat (3). (fi) tlllllHlrn w111<1 u t1 •l11m11 mcnjnlun i pcm bcrhcntian scrncntara tetap cllpcwhll11nHl<1111 dulnm 111111111 jahatun Pcrungkat Dcsa. ,,,,,~it,11 l{1;rl111, 11,·11,1w, l,1·1111111i n1,,,,,.,,11,, :, I I I I I I .. • Perangkat Desa dilarang : a merugikan kepentingan umum; . . di . anggota keluarga,
1. b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sen iri, pihak lain dan/atau golongan tertentu; .. b dan/atau haknya; menyalahgunakan wewenang, tugas, kewaji an dan/ a tau golongan ~-- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga masyarakat tertentu; ok masyarakat desa;
2. e.melakukan tindakan meresahkan sekelo~p idana terhadap keamanan melakukan tindakan makar dan/atau tindak pf. . ang barang,negara; . menenma u ·
3. g.melakukan kolusi, korupsi dan nepotJsme, ngaruhi keputusan atau " . . ak l . g dapat mempe dan/ atau jasa dart pih am yan tindakan yang akan dilakukannya]
4. h.menjadi pengurus partai politik; lJ

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pusal 12

Pasal 17

Bagian Kesatu Larangan BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1)Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerirna jaminan ~esehata~ dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penenmaan lainnya yangsah. .
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan APBDes dan sumber lain yang sah; BABX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…