DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan ketentuan pada pasal 1 angka 18, angka 25 dan angka 19 dihapus; ketentuan pasal 3 ditambah 1 huruf yakni huruf d; perubahan ketentuan pasal 6 huruf g; perubahan ketentuan pasal 7 ayat (1); Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan pasal 7A; ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf c angka 4 dihapus; perubahan ketentuan pasal 27 ayat (1); ketentuan pasal 30 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; Perubahan ketentuan pasal 38 ayat (1); Perubahan ketentuan pasal 39 ayat (2); perubahan ketentuan pasal 40 ayat (2); Ketentuan pasal 45 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c dan pada huruf a ditambahkan 4 angka yakni angka 28,28,30 dan 31; ketentuan pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan pasal 50 ayat (1) ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (6); ketentuan pasal 54 ayat (1) ditambah 1 huruf yakni huruf f; perubahan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2); Perubahan Pasal 57 ayat (2); perubahan pasal 60; diantara pasal 61 dan 62 disisipkan 1 pasal yakni pasal 61A; penghapusan pasal 68 dan pasal 69

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian tentang pengaturan dan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi kependudukan dan pernanfaatan data serta inovasi pelayanan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumba Timur;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerinta.h tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;
c.bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9645 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka bcberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan Umum sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 fentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; ~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR !5 TAHUN 2017 TENTANG BUPATI SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR /·~ '

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTAf1GPENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN.l_, Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 175, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 189); Menetapkan Mcngingat . • DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Dalam Pcraturan Daerah ini yan1 dimekaud denpn: J. Daerah adalah Kabupaten Sumba flmur.
2.Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Sumba flmur.
3.Bupati adaJahBupati Sumba Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aelanjutnya dmebut DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba flmur.
5.Dinas adalah Dinu Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kabupatcn Sumba Timur.
6.Kcpala Dinaa adalah Kepala Dinaa Kepcndudukan clan Peucatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
7.Administrasi Kcpendudukan adalah rangkaian kegiatan penataan clan penertiban dalarn penertiban dokumen clan data kependudukan · pendaftaran penduduk, pencatatan aipil, penaeloleen inb rwi adrninistrasi kependudukan aerta pendayqunaan huilnya untuk pelayanan publik dan pemba.ngunan eektor lain.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indoneaia clan Oranc Aaina yaaa bertempat tingal di lndoneeia.
9.Warga Negara lndoaeaia adeleb orang-orang banpa hxb1cm orang-orang banpa Jain yang ctieehbn denpa unc1a.-unc1... _.._. Warga Negara Indoneaia.
10.Orang Aaing adalab orang bubn WIUp Negara Jndoaeaie
11.lnstansi pelakaana ad•\eb Dinu Kependudnkam clan fta:leaitat.llD Kabupaten Surnba Timur.
12.Dokurnen Kependudukan ade\eb dokumen rami ,ans dillllll'liUril• iamnai pelaksena yanc mem.pua.ylli blmat.an hwn,m bulcli autentik yang dib•eDbn dari pelll.Janen Pencateten Sipil.
13.Data ICepeadudukan edeleb data peNGAUII- JIUII tentruktur .. .. Pencamtan Sipil.
14.Pendaftaran Penduduk adlilall .. ataa pelaporan Perti8t:hl,a S... ldUd .. D Adrnini8trui .... 111111 Do11:u11111• ..... IUl&I. berupa brt.u ideatillUI
15.Perl8dwa l(eplDdllldll- _ _ __ berua --- ·--·~,·-~;\_~ penlNbaa ICal'lm J(j.,.,._ 81111a, :'f.lllllla:··f••• ......... anpa 2S diubah clan anpa 19 dihapua, ----1 bertkut : l c:tcntuan Pau.l h1 Pa JI--· 8el'llflrl•.- Tahun 2010 1w1nt•l'I•• Plau•ru11manllll\ MIIIDUlitaa.... MINIIGu.l\ Oacrah bu um flmur Tahun 2010 Nomor 175, Tambilhan IAmbllran D h umba Tlmur Nomor I ) dlubah •bapi berilnat : • ' 17 W1u n I njutny di ebut KK dalah kartu Identita k lu m muat d t t ntang nama, u unan d n hubungan d lam k Ju • anggota keluarga. l K u Tanda nduduk El kt.ronik yang lanjutnya di mgka KTP-e dalah k rtu tand pe~duduk ang dilengkapi denga.n chip yan m rup kan id nti 1 nduduk bagai bukti diri yang ditcrbitkan l h in n i Ja.k J . Dihapu .
20.P ncatatan ""1pil adalah pen tatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatat.an Sipil pada Instansi Pelaksana.
21.Pejabat Pencatat.an Sipil adalah peJabat yang mela.kukan pencatatan Pcristiwa Penting yang dialami seseorang pada lnstan i Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketcntuan Peraturan Perundang- undangan.
22.Peristiwa Penting adalah kejadian yang clialami oleh sescorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republilc Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
26.Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem infonnasi yang memanfaatkan teknologi infonnasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan lnstansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27.Data Pribadi adalah data pcrseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya discbut KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
29.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai pcrangkat daerah kabupatcn dan daerah kota.
30.Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-ueul dan adat iatiadat aetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyara.kat yang dibentuk oleh masyarakat, dia.kui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan maayarakat Sumba Timur yang bcrda.sarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan eerta untuk membantu meningkatkan keJancaran tugaa I pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di deaa I kelurahan.Jv (l) In tansi Pclaksana melaksanakan urusan Administrasi Kepcndudukan dengan kewajiban meliputi:

a.mend~ Penstiwa Kepcndudukan dan Mencatat Pcristiwa Pcnting;
b.mcmbcrikan pelayanan yang sama clan profesional kepada sctiap Pcndudulq atas pelaporan peristiwa Kcpndudukan dan Pcriatiwa Penting; k Pua17 7 yat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 bcrbunyi sebagai4, Ket ntu P rikut: Administr si Kependudukan sesuai g-und ng n; n Administr i Kependudukan; m y rakat dibidang Administrasi Admini tra i Kependudukan denganBup ti mcnyelenggarakan uru kewen ngan mcliputi: p ngkoordin ian penycl ggo.raan Admini tr i Kepcndudukan; b, p mbcntukan In tan i Pelaksan yung tug dan fungsinya di bidang Admini i Kependudukan:
c.p n ruran t.ekni peny l n d n k tentu P cura.n Perund
d.p mbin dnn 1 1 i pcny len pel kegi tan pc yan n Kependudukan;
f.penu n k d de untuk menyclcngg rakan sebagian urusan Admini trn i Kepcndudukan bcrd sarkan cuga pcmbantuan·
g.pen Ji n d ta Kepcnduduk n bcrskala Kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kernenterian dalam negeri: dan
h.pcngkoordin ian pcngawasan atas pcnyclenggaraan Administrasi Kepcndudukan. Pua16
1. 3.Ketentuan Pasal 6 huruI g diubah, bingga Pasal 6 bcrbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudu.ka.n meliputi:
a.Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mulai dari pengumpulan data penduduk, penerbitan dokumen kependudukan sampai dengan penertiban dokumen kependudukan.
b.Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi pendaftaran peristiwa penting yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan narna, perubahan status kewarganega.ra.an, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak,
c.Pengelolaan Informasi Kependudukan meliputi perekarnan, pengelolaan dan penyajian data, pengiriman data sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penti.ng dengan menggunakan telmologi informasi SIAK.
d.Pemanfaatan data clan inovasi pclayanan meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependuduka.n, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pclayanan administrasi kependudukan. Pasa13
1. 2.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI dilakukan setelah memenubi syarat berupa:
1. a.telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
2. b.surat pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
3. c.fotocopy :
  1. 1.KK;
  2. 2.Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  3. 3.kutipan Akta Kelahiran
  4. 4.clihapus
  5. 5.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian) apabila KTP-elhilang; dan
  6. 6.KTP-elasli apabila rusak.
4. d.Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
(2)Penertiban KTP-el bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
2. b.fotocopy :
  1. 1.KK;
  2. 2.Kutipan Akta Perkfwinan bagi penduduk yang belu~ berusia 17 (tujuh belas) tahun; ~ Paaal 24
  3. 6.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 4 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
(1)Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
(2)Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat dan diherhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan tugas pokok petugas registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7A

e menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan serta Pcristiwa Penting;

f.melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragarna islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA. (3} Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belurn diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: Pendaftaran Penduduk dan Pcncatatan Dokumenmendistribusikandanc. mencetak, rnenerbitkan Kependudukan;

d.mendokumentasikan hasil Sipil; 38 Pual30

(1)Pelaporan kelahiran 1et.pimana dimakaud dawn Paul ~7 ayat (l) yang mclampaw batu 60 (cnam puluh) hari •J k tangal k lahiran, pencatatan clan penerbitan akta kelahiran dilakaan lean tel h mcndt1pt1l keputu9an kepala inatanai pelakuna
(2)Dihapua
(3)Ketentuan lebib auvu, 1entana pcnyaraaan c1an ta kdabiran cUmalmud peda t (1) diatur aenan Bupad ( 1) Setiap keJahiran W8jib dilaporkan oJeh penduduk keJw1a in paling lambat 60 (enam puluh) hari aejak kelahiran.
(2)Berduarkan laporan 1ebapirnana dimabud pad& ayat ( 1). Ped bat ta •ipil mencatat pad& Regiater Akta Kelahiran dan menerbltkan Kutipan Akta Kelahiran
1. s.Ketentuan Pua1 30 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapu , aehlnaa Pa I 30 bcrbunyi 1ebapi beriku •
  1. 7.Ketentuan Pual 27 ayat (1) diubah. aehinlP Pual 27 berbunyi eeb181i berillNt: ---27
  2. 3.Kutipm Alda ICelabiraD; dim
  3. 4.Pupor dan l&in ,, ...... 'nap;
2. c.aurat lr:etennpn catatan kepoti• Data kependudukan terdiri dari:
3. a.Data perseorangan meliputi:
  1. 1.nomor kk;
  2. 2.nik;
  3. 3.nama lengkap;
  4. 4.jenis kclamin;
  5. 5.tempat lahir;
  6. 6.tanggal/ bulan / tahun lahir;
  7. 7.golongan darah;
  8. 8.agama/kepercayaan;
  9. 9.status perkawinan;
  10. 10.status hubungan dalam keluarga;
  11. 11.cacat fisik dan/atau mental;
  12. 12.pendidikan terakhir;
  13. 13.jenis pekcrjaan;
  14. 14.nik ibu kandung;
  15. 15.nama ibu kandung;
  16. 16.nik ayah;
  17. 17.nama ayah;
  18. 18.alamat sebelwnnya;
  19. 19.alamat sekarang;
  20. 20.kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
  21. 21.nomor akta kclahiran/nomor surat kcnal lahir;
  22. 22.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  23. 23.nomor akta perkawinan/buku nikah;
  24. 24.tanggal perkawinan;
  25. 25.kepemilikan akta perceraian;
  26. 26.nomor akta perccraian/ surat cerai; dan
  27. 27.tanggal perceraian.
  28. 28.sidikjari\
  29. 29.iris mata ~ ( 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pcngakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah mclaksanakan pcrkawinan sah menu.rut hukum agama tetapi bclum sah menu.rut hukum negara
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

12.Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c clan pada huruf a ditambahkan 4 angka yalmi angka 28, angka 29, angka 30 clan angka 31, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pua145 Pual40
11.Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 bcrbunyi scbaga.i bcrikut:

(3)~et:1asarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil 1:11embuat catatan pinggir pada register akta kclahiran dan kuti akta kelahiran, pan

15.Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ditarpbahkan 1 huruf yakni huruf I, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: ~

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia yang memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, 1alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa bcrlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan dan tanda tangan pemilik KTP-el.
(2)Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan
(3)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(4)Dihapus
(5)Dihapus
(6)~alam . hal KTP-el rusak atau hilang penduduk wajib melapor pada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas)hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang

Pasal 50

14.Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 ayat baru yakni layat (6), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki ~ Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pemah kawin wajib memiliki KTP-el
(2)Dihapus .
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Dihapus .
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada ~t berpergian
(6)Penduduk sebagaimana climaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el

30.tanda tangan
31.elemen data yang merupakan aib seseorang

b.Data agregat yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif
c.Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:
1. 1.pelayanan publik;
2. 2.perencanaan pembangunan;
3. 3.alokasi anggaran;
4. 4.pembanguanan demokrasi
5. 5.penegakan hukum dan pencegahan kriminal
6. 13.Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dan ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

61 Kctentuan mengenai 1peaUUcaai dati formula · pcnduduk, kartu keluarp, K'J'P..el, 1urat keteriaNIIU\ register dan kutipan akta pcncatatan aipil diatur t>erdaliarlmn peraturan perundang-undangan

19.Diantara Paaal 61 dan 5l&Ml 62 dial pkan l berbunyi eebagai berikut: ~
18.Kctentuan Paaal 60 diubah, aehingga Pasal 60 berbunyi aet-11· berikut: 60

(1)Pembctulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan wituk akta menga)aroi kesalaban tulia redakaional
(2)Pembetulan akta pencatatan sipil aebegairnana dimaksud pada ayat ( ) d.ilaksanakan dengan mclampirkan permohonan pembetulan pencatatan sipil
(3)Pembetulan akta pencatatan sipil acbegairnana dimsk•ud pada t 1 dilakukan olch pejabat pcncatatan sipil sesuai kewenanganq Pual57

17.Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, schingga Pasal 57 berbunyi set.pi berikut: ( l) Pembctulan KTP-cl dilakukan untuk KTP-cl yang mengalami keulahan penulisan rcdaksional.

(2)Pembctulan KTP-cl dilaksanakan dengan melampirkan dokumen salinan kartu kcluarga Pua156

6.Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, schingga Pasal 56 ber sebagai bcrikut: rn n; rai n; n akuan anak; den

r.n han ak. ( ) Kutipan akta ipil m mua . . j m n ti ntmg; . ni dan tatu k w rgancgaraan; nama rang yang mcngalami penauwa pen ling;
d.tcmpat dan tanggal peri tiwa; t mpat dan tanggal dikcluarkannya akta;
f.nama dan tanda tangan pejabat yang bcrwenanga, dan
g.pemyataan kcaesuaian kutipan terscbut dcngan data yang terdapa dalam register akta pencatatan sipil. LI n ktatan I l l NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR O 5 Diundangkan di Waingapu pada tanggal ~0 c]\.lh ~ot1- S DAERAH ~ SUMBA TIMU~ AgaT setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangon Pcruturun Doeralj ini dengan penempatannyo dalam Lemboron Doeroh Kobupotcn Sumba Timur~ Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal XI
1. 20.Ketentuan Pasal 68 dih pus
2. 21.Ketentuan Pasal 69 dihapus Pengurusan dan penerbitan dokumen l d I k tid 1 dP n uc u · an 1 • " ipun zut b1 ty Pasa161A I 30 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR f05') II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II I Cukup Jelas ~ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal gubemur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/ atau Peraturan Bupati/W alikota yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9645 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari kepentingan Umum sehingga Peraturan Daerah dirnaksud perlu dilakukan perubahan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 5 TA HUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN r1 . H I I i I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 50

Pasal 49

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 50

Pasal 49

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010