Peraturan tersebut berisi tentang besaran APBD pada Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021
Memuat teks peraturan…
(1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. L 129.473.695.220 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang bersumber dari: Pembiayaan Neto Rp ( 8.269.508.647,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Rp 5.730.491.353,00 14.000.000.000,00 Rp 3. PEMBIAYAAN DAERAH a. Penerimaan b, Pengeluaran 8.269.508.647,00
An ran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah,Belanja r h.d n Pcmbiayaan Daerah. A p Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 berjumlah p.l.118.204.186.573,00 terdiri atas Pendapatan daerah.Belanja Daerah dan mbi y an Daerah dengan rincian sebagai berikut: 1. PENDAPATAN DAERAH Rp 1.129.473.695.220,00 2, BELANJA DAERAH Rp 1.121.204.186.573,00 Surplus I (Defisit) Rp Pa 1 I , 1 m r turan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1 . a rah dalah Kabupaten Sumba Timur merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur up i adalah Bupati Sumba Timur 4, D ·w n P rwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah D wan P rwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur . . An ar n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD d: 1 h Angg an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur A ATAN DAN M U A RAN A RAH TENTAN AN ARAN LA JA DAERAH TAHUN ANOGARAN 20:21 6 Dipindai dengan CamScanner
(t) p nd p n Tr nsfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan b r Rp.998.387.083.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar 'fi R tu D lapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang t rdirl t . P nd patan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. p nd p tan Transfer Antar Daerah (2) p nd pat n Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a dir nc n kan sebesar Rp.974.824.464.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Emp t Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enarn Puluh Empat Ribu Rupiah). (3) Pendapat Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dir ncanakan sebesar 23.562.619.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu rupiah).
(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.35.056.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),yang terdiri atas: a. Pendapatan Hibah; b. Pendapatan Darurat; c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-U ndangan; (2) Pendapatan Hibah sfbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol)~ (~) L in-L in n p tan Da rah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada y t(l)l r f d dircnc n kan sebcsar Rp.67.717.709.245,00 (Enarn Puluh Tujuh Mily r 'I'uj h tu Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus , 1 p t luh Lima Rupiah). ruf c dir ncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas asal 3 huruf a h En m Milyar Tiga luh Rupiah yang 7 Oipindai dengan CamScanner
(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.776.083.634.396,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enarn Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.363.639.972,00 ( Empat Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.309.806.078.424,00 ( Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enarn Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 ( Nol). (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (1Nol). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalarn pasal (7) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.519.916.000,00 ( Tiga Puluh SembilanlMilyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).~ An r n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebcsar p.1.121.204.186.573,00 ( Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enarn Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja Operasional; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer. Paaal 7 (3) oana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol) (4) Lain-Lain P nd P t s u i d n K t ntu n Peraturan Perundang-Undangan sebag imana dim k ud P d y t (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.056.200.000,00 (Ti luh Lim Mily r Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupi h). Dipindai dengan CamScanner ( 1) An r n l nJa M d 1 b g Im n dim d p d y t (7) h ruf b dir nc nak n eb ar Rp.139.750.175,276,00 ( S ratu Tig uluh s ml jJ, n Mily r Tujuh Ratu Lim Puluh Ju S r tu Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Tujuh Puluh Enam Rupiah ) Yang t rdiri . Belanja Modal T nah: b, Belanja Modal Peralatan dan M in; c. Belanja Modal bangunan dan Gedung; d. Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi; e. Belanja Modal Aset Tetap La.innya; dan f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 ( Nol) (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.984.086.952,00,(Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Em pat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sem bilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.967.422.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) (5) Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.949.191.754,00 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu • Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.849.474.570,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) (7) Belanja Modal Aset Tetap Tidak berwuju1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol)~ 4, y (l) h r r ilan dim i I( ) J nJ 9 Dipindai dengan CamScanner (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.5. 730.491.353,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah),yang terdiri atas : a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ; b. Pencairan dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan. (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.730.491.353,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh r= Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).~
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.(8.269.508.647,00) (Minus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puiuh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) ,yang terdiri atas : a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.194.822.810.298,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil;dan b. Belanja Bantuan Keuangan; (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp.1.631.270.298,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana . dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.191.540.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebes~ Rp.10.547.566.603,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat pultth Tujuh Juta Lu1_1a ~atus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas belanJa tidak terduga.
10 ol Dipindai dengan CamScanner (2) Pembiayaan Netto yang merupahkan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(8.269.508.647,00) (Minus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh f~mbilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)v 1) Selisih antar Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 8.269.508.647,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(2) rn n k n D na Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ir n n k n b ar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). { ) p n r n Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ir n n k n be ar Rp.14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah). (4) P mb r n Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada t (I) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah). ( ) mb ri n Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dir nc n k n besar Rp.0,00 (Nol Rupiah). (6) p n luaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Und ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah). n uk n O a Cadangan; n Modal Da rah; y r n Cicil n Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; mb ri Pinj man Daerah; dan n Ju r n Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang- P ngeluaran Pembi an sebag 'man dimaksud dalarn Pasal 12 huruf n k n e ar Rp.14.000.000.000,00 (Emp t Bel Milyar Rupiah), yang l} 4 (1) huruf b u Dipindal dengan CamScanner Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupahkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang diKlasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II. Ringkasan APBD diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan,Kelompok,Jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daer(811 dan Fungsi • dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;~ (l) oalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 111elakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan I atau pengeluaran 111elebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.yang diselanjutnya di masukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sumba timur Tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya di sampaikan dalarn Laporan Realisasi Anggaran. (2) Keadaan oarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi : a. Bencana alarn,bencana non alam,bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
Panl 16 12 Dipindai dengan CamScanner LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR W,~ OMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINS! USA TENGGARA TIMUR.d)S /..2.ei..2.'0 Diundangkan di Waingapu pada tanggal ~3 Dsc_.~etz. 2,IIJ'2D SE ARIS DAERAH KABU ~TEN SUMS~ TIMUR, t Ditetapkan di Waingapu pada tanggal ..t!l>e'SEM~R "2.a'li> f BUPATI SUMBA TIMURJ() Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…