(1)Pejabat PPNS sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya
(2)PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah / berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehonnatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".
(4)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggaJ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diterima.
Bagian Kedua Pelantikan dan Sumpah/ Janji