DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup-; III. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; IV. Hak dan Kewajiban; V. Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah/Janji dan Pemberhentian; VI. Pakaian Dinas, Kartu Tanda Pengenal dan Kode Etik PPNS; VII. Sekretariat PPNS; VIII. Pendidikan dan Pelatiahan PPNS; IX. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah; X. Pembinaan dan Pembiayaan; XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan hukurn terhadap pelanggaran Peraturan Daerah clan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; BUPATI SUMBA TIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR NOMOR f TAHUN 2018 BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR • " Mengingat Menimbang Pasal 2 -Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.kedudukan, tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.pengangkatan, pelantikan, sumpah/janji dan pemberhentian;
d.pakaian dinas, kartu tanda pengenal dan kode etik PPNS;
e.sekretariat PPNS; L Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. 3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. 4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur.
5. 5.Pimpinan Unit adalah Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
6. 6.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
7. 7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. 8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. 9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. 10.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. 11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur.
12. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat

13.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
14.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumba Timur.
15.Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Menetapkan I)

Pasal 5

(1)PPNS dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang tennasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  1. 1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
(3)Dalam hal melaksanakan penangkapan Ldan penahanan PPNS wajib berkoordinasi dengan Polres Sumba Timur.
(1)PPNS mernpunyai tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Polres Sumba Timur.

Pasal 3

,,PPNSberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

f.pendidikan dan pelatihan PPNS;
g.pelaksanaan penegakan peraturan daerah; dan
h.pembinaan dan pembiayaan.

Pasal 8

(1)Bupati dapat mengangkat PPNS yang berasal dari PNS.
(2)Pengangkatan PPNS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Gubernur.
(3)Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) adalah :
1. a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling rendah 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rend ah Pena ta M uda Golongan (III/ a);
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana (SI);
4. d.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
5. e.setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
6. f.sehat jasmani dan rohani yang dibvktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit PemerintahiJ
7. a.melakukan penyidikan apabila mengctahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tcrjadinya pclanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana tcrtentu yang tcrrnasuk dalarn lingkup kewenangannya berdasarkan kctentuan peraturan pcrundang-uncJangan yang menjadi dasar hukum masing-masing;
8. b.membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah cJilakukan;
9. c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres Sumba Timur; dan
10. d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. "

Pasal 7

Bagian Kcdua Kewajiban

Pasal 6

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat dibcrikan tunjangan khusus dengan mempcrhatikan kcmarnpuan kcuangan Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pcrnbcrian tunjungs .rn khusus sebagaimana dimaksud pada ayal ( l) diatur dalarn Pcraturun IJupul i.

Pasal 10

(1)PPNS dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
1. a.diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. b.tidak lagi bertugas di bidang Teknis Operasional Penegakan Hukum;
3. c.atas permintaan sendiri secara tertulis;
4. d.pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. e.berakhirnya batas waktu sesuai syarat-syarat PPNS; dan/ atau
6. f.meninggal dunia.
(2)Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksu~ pada ayat (1), d_iajukan olet Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Gubernur. "

Pasal 9

(1)Pejabat PPNS sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya
(2)PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah / berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehonnatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".
(4)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggaJ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diterima.

Pasal 14

(1)PPNS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik PPNS.
(2)Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
2. b.menjunjung tinggi hak azasi manusia;
3. c.mendahulukan kewajiban dari pada hak;
4. d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
5. e.bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
6. f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
7. g.tidak rnernpublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;j
8. h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan; ~

Pasal 13

(1)Setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Pengenal, dapat diusulkan perpanjangannya.
(2)Syarat-syarat perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…