DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pendirian, Status dan Kedudukan; III. Maksud, Tujuan, Bidang Usaha dan Jangka Waktu Berdiri; IV. Tugas Pokok dan Fungsi; V. Modal; VI. Organ Perumda Sandalwood; VII. Kepegawaian; VIII. Dana Pensiun; IX. Perencanaan; X. Operasional; XI. Laporan Perusahaan dan Penggunaan Laba Bersih; XII. Tanggung Jawab; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pcraturan Oaerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood; IHJP/\TI •1UMH/\ TIMUH, 1)1•:NU/\N l~/\11 M/\T 'l'Ull/\N Y /\N(l M/\ll/\ I~. l\ 111':l~A'l'lll'AN l)J\lt;IMll l(AIIUl'/\'l'l•:N :-HJMJJ/\ 'f'IMUI< N< JM<JI~ r 'l'AIIUN ~() I 1J T1°:N'l'/\N( I 1 •11;1~U, IA 11/\/\ N UM UM I)/\ 11;1~/\ 11 . 11\NJ>I\ J,WO( HJ 11111'/\'l'I :HIMII/\ 'l'IM{m l'"OVIN}II Nllfl/\ T11:N<l(l/\l<A 'l'IMUI~ Mcngingut Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. 2.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seJuruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh Daerah.
5. 5.Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disebut Perumda Sandalwood adalah BUMD yang seluruh modalnya dirniliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
6. 6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Sandalwood yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Sandalwood yang memegang kekuasaan tertinggi dalarn Perumda Sandalwood dan memegang segal~ kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi a tau Dewan pengawas.~

Menetapkan

Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 4 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 4

( 1) Perumda Sandalwood bergerak dalam bidang usaha:

a.mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
b.mitra pengelolaan energi baru terbarukan;
c.agribisnis; dan
d.pengadaan barang dan jasa.

(2)Pelaksanaan kegiatan sebagairnana dimaksud pad9 ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketigaiJ Pasal 3
(1)Perumda Sandalwood didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalarn rangka mempercepat pembangunan daerah.
(2)Tujuan didirikan Perumda Sandalwood adalah untuk:
1. a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur pada khususnya dan pembangunan nasional pada umurnnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum dalarn bentuk mitra pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
3. c.menghasilkan laba dalarn rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB ILL

MAKSUD, TUJUAN, BIDANG USAHADAN JANGKAWAKTUBERDIRl

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Dae rah ini, Perusahaan Dae rah Sandalwood yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

(2)Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pula kepemilikan aset dan/ a tau hubungan hukum yang tcrjadi aras namn Pcrusahaan Dacrah Sandalwood.
(3)Perusahaan Umum Daerah Sandalwood berkedudukan dan berkantor pusat di Waingapu. BAB H PENDIRIAN,STATUSDAN KEDUDUKAN 9. 10. 8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sandalwood yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sandalwood. Direksi adalah organ Perumda Sandalwood yang bertanggung jawab ata.s pengurusan Perumda Sandalwood untuk kepentingan dan tujuan Perumda Sandalwood serta mewakili Perumda Sandalwood baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai adalah Pegawai Perumda Sandalwood. Jasa Produksi adalah Iaba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. Tahun Takwin adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. 11. 7. 4

Pasal 7

Perumda Sandalwood memiliki fungsi:

a.menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana/ prasarana, pernbukaan lapangan kerja sesuai tujuan dan kegiatan usaha perusahaan;
b.memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);dan
c.berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perumda SandalwoodlJ

Pasal 6

Perumda Sandalwood memiliki tugas pokok:

a.melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana dan pembukaan lapangan kerja;
c.mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya daerah untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumba Timur;
d.membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional maupun intemasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menjalin kerja sama kemitraan dengan UMKMdan koperasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan
f.meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

TUGASPOKOKDANFUNGSI

Pasal 5

Perumda Sandalwood didirikan untukjangka waktu yang tidak terbatas.

(3)Perumda Sandalwood dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun bidang usaha lain yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
(5)Dalam pengembangan bidang usaha, Perumda Sandalwood dengan persetujuan Bupati dapat:
1. a.membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya;
2. b.bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 5

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perurnda Sandalwood dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas ke bawah ata1;1 ke sarnping, terrnasuk berdasarkan hubungan yang tirnbul karena perkawman dengan pengurusan BUMD rnilik Pernerintah Dacrahi

Pasal 9

( I) Pengurusan Perurnda Sandalwood dilakukan oleh organ Perurnda Sandalwood.

(2)Organ Perurnda Sandalwood sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) tcrdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Modal P rumda andalwood dapat ditambah dnri:
1. a.pcnyisihan scbagai cadangan umum;
2. b.pen 'ertaan modal Pcmcrintnh Dncrah; dan
3. c.pinjaman modal arau hibah dari pihak lain.
(3)Modal Perumda andalwood sebagai Penyertaan Modal Pernerintah Daerah.
(4)Modal dasar Perurnda Sandalv ood sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat berupa uang dan barang.
(5)Modal dasar Perumda Sandalwood sampai Tahun Anggaran 2018 berupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,00 (dua ratus sembiJan puluh ernpat juta delapan ratus em pat ribu tujuh ratus lirna puJuh rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7.590 rn? dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879. 750,00 (dua ratus enam puluh tujuh jut.a delapan rarus tujuh puluh sembilan ribu tujuh rarus Iirna puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Bangunan yang tcrlctak di .Jalan Adam Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (dua puluh enam juta sembilan rarus dua puluh lima ribu rupiah).
(6)Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada Perumda Sandalwood, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur dengan Peraturan Daerah.
(7)Penambahan modal dapat dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila ada permohonan dari Perumda Sandalwood yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
(8)Modal berupa barang sebagairnana dirnaksud ayat (4) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tahun pcnctapan.
(9)Sernua alat likuid disirnpan dalam Bank Dae rah dan/ a tau Bank Pemerintah lainnya. 0;\8 V M D/\L 6

BAB VI

ORGANPERUMDASANDALWOOD

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sandalwood apabila dapat membuktikan :

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Sandalwood.
c.tidak terlibat baik secara langstng maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Sandalwood.

Pasal 12

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Sandalwood mernpunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ a tau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitaslisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Sandalwood; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Sandalwood dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Sandalwood.
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda Sandalwood.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)KPM,Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Sandalwood.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Sandalwood; dan
3. c.rapat luar biasa. 7

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…