DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan Tarif; 3. Pelayanan yang Dikenakan Tarif; 4. Pelayanan Rawat Jalan; 5. Pelayanan Rawat Inap; 6. Pelayanan Gawat Darurat; 7. Pelayanan Medis; 8. Pelayanan Penunjang Medis; 9. Pelayanan Keperawatan; 10. Pelayanan Lain-Lain; 11. Pengelolaan Pendapatan RSUD; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat; 2
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
16.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 6
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
23.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 8
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 9
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 11
7.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
8.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9.Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di Rawat Jalan/Poli VIP.
11.Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.
12.Pelayanan Rujukan Internal adalah pelayanan pemeriksaan medis dan konsultasi antar Satuan Medis Fungsional di lingkungan Rumah Sakit.
13.Pemeriksaan Medis adalah Pelayanan dokter yang diberikan kepada pasien di Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat. 12
14.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat nginap.
15.Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.
16.Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit- penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
17.Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia. 13
18.Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit- penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
19.High Care Unit yang selajutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
20.Transit adalah unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate care) sebelum tersedia ruangan Rawat Inap.
21.Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
22.Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
23.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan. 14
24.Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25.Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
26.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
27.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
28.Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
29.Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
30.Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk. 15
31.Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
32.Pengolahan Limbah Medis padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain incenerator.
33.Pengolahan Limbah Medis cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracus yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah.
34.Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 16
36.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja.
37.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
38.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
39.Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
40.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
41.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 16
42.Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat- obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.
43.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite / pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
44.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi.
45.Jasa Pelayanan Makan Minum Pasien adalah Imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan makan minum yang diterima oleh pasien di rawat inap.
46.Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
47.Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya. 17
48.Unit Cost adalah biaya per unit produk atau biaya jasa layanan sebagai hasil pembagian antara total cost yang dibutuhkan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan (produk yang dimaksud dapat berupa barang dan/atau jasa).
49.Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah RSUD tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

(1)Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
(3)Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba (non profit) dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. 18
(4)Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah dan/atau asuransi lainnya ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
(5)Tarif rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap kelas III dan non kelas III dikenakan jasa pelayanan.
(6)Besaran tarif pelayanan di RSUD setinggi- tingginya sesuai unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan rumah sakit setempat lainnya.
(7)Besaran tarif pelayanan di RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

(1)Pelayanan yang dikenakan tarif di RSUD dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan:
1. a.rawat jalan;
2. b.rawat inap;
3. c.gawat darurat; dan
4. d.tempat pelayanan lainnya. 19
(3)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelayanan medis;
2. b.pelayanan penunjang medis;
3. c.pelayanan keperawatan;dan
4. d.pelayanan lain-lain.

BAB IV

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 4

(1)Tarif rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
(2)Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
(3)Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
1. a.biaya sarana umum; dan
2. b.biaya pelayanan.
(4)Biaya sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun. 20

BAB V

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 5

Pelayanan rawat inap terdiri dari rawat inap, rawat siang hari (day care), rawat sehari (one day care), high care dan rawat intensif.

Pasal 6

(1)Kelas perawatan di RSUD meliputi:
1. a.Kelas III;
2. b.Kelas II;
3. c.Kelas I;
4. d.Kelas Utama;
5. e.Kelas VIP;
6. f.Kelas VVIP;
7. g.Intensif; dan
8. h.High Care Unit.
(2)Jumlah tempat tidur di kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur yang tersedia. 21

Pasal 7

(1)Tarif pelayanan rawat inap meliputi:
1. a.biaya sarana akomodasi rawat inap;
2. b.biaya sarana akomodasi rawat siang hari (day care);
3. c.biaya sarana akomodasi rawat sehari (one day care);
4. d.biaya sarana akomodasi rawat intensif; dan
5. e.biaya sarana akomodasi high care.
(2)Biaya sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 8

(1)Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
(2)Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
1. a.biaya sarana umum; dan b.biaya biaya pelayanan. 22
(3)Biaya sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PELAYANAN MEDIS

Pasal 9

Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

a.pemeriksaan dan rujukan internal;
b.visite dan konsultasi;
c.tindakan medis operatif;
d.tindakan medis non operatif;
e.pelayanan persalinan;dan
f.pelayanan medis lainnya.

BAB VIII

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 10

Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

a.pelayanan laboratorium;
b.pelayanan radiodiagnostik;
c.pelayanan diagnostik elektromedis;
d.pelayanan diagnostik khusus;
e.pelayanan rehabilitasi medis;
f.pelayanan darah; 23
g.pelayanan farmasi;
h.pelayanan gizi;
i.pelayanan laundry;
j.pelayanan CSSD/sterilisasi;
k.pelayanan rekam medik;
l.pemulasaraan jenazah; dan
m.pelayanan penunjang medis lainnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009