DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 3. Kedudukan, Kewenangan, Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa 4. Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota Badan Permusyawatan Desa 5. Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa 6. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu 7. Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa 8. Penggantian Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa 9. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa 10. Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 11. Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 12. Ketentuan Lain-Lain 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa 2
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka perlu diganti
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 5
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang. 6
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

(1)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. 8
(2)Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya 20% dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(5)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(6)Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. 9

Pasal 3

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
(3)Dalam hal mekanisme pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dalam hal mekanisme pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 10

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sejak pendaftaran atau sudah/pernah kawin;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
g.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
h.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 11
j.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
k.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil; dan
b.yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya/instansi induknya.

Pasal 6

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, perempuan dan kemampuan keuangan desa.
(2)Komposisi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, 5 orang anggota; 12
2. b.jumlah penduduk dari 3.001 s/d 4.500 jiwa, 7 orang anggota;
3. c.jumlah penduduk lebih dari 4.501 jiwa, 9 orang anggota.
(3)Setiap wilayah atau Rukun Warga harus ada yang mencalonkan atau mengajukan sebagai calon Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Jumlah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dibagi sebanyak jumlah wilayah atau Rukun Warga, dengan ketentuan:
1. a.apabila jumlah Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak dari jumlah Rukun Warga maka untuk wilayah atau Rukun Warga dengan jumlah penduduk terbanyak mendapat calon terbanyak;
2. b.apabila jumlah Badan Permusyawaratan Desa lebih sedikit dari jumlah Rukun Warga maka untuk wilayah atau Rukun Warga dengan jumlah penduduk paling sedikit digabung ke wilayah Rukun Warga terdekat, diprioritaskan bergabung dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Pasal 7

Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung atau musyarawah perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri daftar hadir undangan. 13

Pasal 8

(1)Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 14
(3)Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Susunan kata sumpah/janji angggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
(5)Pengucapan sumpah/janji bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
(6)Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur maka dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. 15

Pasal 10

(1)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006