DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentuan Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki dan disiplin diri setiap warga Kabupaten Sumedang, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang belum mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;

d.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang merujuk pada kebijakan nasional di bidang penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 5
8. 9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. 11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. 12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 7
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 8
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E); 9
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);
28. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
29. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor );
30. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
31. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2); 10 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 11
6.Jalan adalah ruang lalu lintas yang diperuntukan untuk kepentingan lalu lintas umum dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
7.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota Lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8.Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, peribadatan rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
9.Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopersi, yayasan atau organisasi sejenis.
10.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. 12
11.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12.Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
13.Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan.
14.Limbah adalah bentuk barang padat, cair, dan gas yang dibuang dan timbul dari suatu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi.
15.Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konsentrasi tanah, lingkungan, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara serta kestabilan habitat fauna;
16.Penghijauan adalah usaha untuk mengefektifitaskan dan mengoptimalkan taman dengan maksud agar dapat tercapai fungsi taman sebagaimana yang diprogramkan; 13
17.Taman Kota adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar.
18.Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
19.Trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki.
20.Fasilitas lalu lintas adalah alat, jenis, sarana untuk kenyamanan lalu lintas.
21.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
22.Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. 14
23.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24.Sosial adalah kegiatan yang menyangkut bidang kemasyarakatan.
25.Kesusilaan adalah perbuatan yang beradab dan sopan santun yang sesuai dengan norma-norma keagamaan dan adat istiadat.
26.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

a.Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk memelihara menegakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap daerah. 15
b.Peraturan Daerah ini bertujuan menciptakan tata kehidupan di daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

(1)Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar.
(2)Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyebrangan dan marka penyebrangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana dan/atau fasilitas lalu lintas yang tersedia.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(4)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(5)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
(6)Setiap orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak. 16

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.membuat atau memasang pintu penutup jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
2. b.membuang, memindahkan, membuat samar, coretan dan/atau merusak fasilitas lalu-lintas;
3. c.menutup terobosan atau putaran jalan, kecuali terdapat jalan alternatif;
4. d.membongkar jalur pemisah jalan, rambu- rambu lalu-lintas dan sejenisnya, kecuali melalui rekayasa dan analisa dampak lalu lintas;
5. e.membongkar, merusak membuat dan/atau merusak pagar pengaman jalan;
6. f.menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
7. g.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
8. h.membuat tambahan badan jalan pada ruas jalan kabupaten;
9. i.bertempat tinggal atau tidur menetap di jalan, di atas sebagai ruang lalu lintas terbuka atau di bawah jembatan; 17
10. j.mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu-lintas umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
11. k.mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;
12. l.melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum; dan
13. m.melakukan kegiatan usaha pada fasilitas lalu lintas yang tersedia.
(2)Becak, delman dan sejenisnya dilarang melalui jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak dan delman dan sejenisnya.
(3)Penetapan mengenai jalan-jalan yang termasuk daerah bebas becak dan delman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)Setiap orang yang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, mengotori jalan dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dilarang menggunakan alat angkutan yang terbuka.
(5)Setiap orang dilarang mengangkut muatan angkutan berat melebihi batas maksimal tonase.
(6)Penetapan beban muat angkutan berat batas maksimal tonase pada ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 18

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

a.melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak, mengotori jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
b.bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
c.berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
d.memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan hutan kota.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang dapat memangkas atau menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat berwenang.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan pemangkasan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan dipangkas atau ditebang dan keterangan yang dipandang perlu. 19
(3)Dikecualikan dari ketentutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang yang menyangkut penghuni atau pemilik suatu persil atau jalan untuk menebang pohon- pohon yang ada pada persilnya atau pada jalan yang dikhawatirkan akan tumbang dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
(2)Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
(3)Setiap orang dilarang:
1. a.membangun garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan.
2. b.bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran air; dan
3. c.mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air dan komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah. 20

BAB V

TERTIB USAHA

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

a.menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
b.menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan, jalur hijau, taman, hutan kota, trotoar dan tempat-tempat umum;
c.melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
d.melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
e.melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol; dan
f.melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan barang yang sudah kadaluarsa.

Pasal 9

(1)PKL hanya dapat berjualan di lokasi PKL.
(2)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 21

BAB VI

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 10

(1)Setiap pemilik dan penghuni bangunan atau rumah wajib:
1. a.memelihara pagar pekarangan dan memotong dengan rapi pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
2. b.membuang bagian dari pohon, semak- semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
3. c.memelihara dan mencegah perusakan badan jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan toko atau rumah;
4. d.memberikan penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
5. e.memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar supaya tidak membahayakan jiwa orang lain; dan
6. f.menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan. 22
(2)Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah dilarang:
1. a.menyimpan atau menimbun benda- benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban kecuali bagi bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.membuat gaduh di sekitar tempat atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain kecuali atas izin pemerintah daerah;
3. c.menggunakan bangunan tidak sesuai dengan izin dan peruntukannya.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988