DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 3. Penemuan 4. Pendaftaran dan Inventarisasi 5. Kriteria, Tolok Ukur, dan Penggolongan 6. Penetapan dan Pemberian Tanda 7. Pelestarian 8. Penguasaan, Pemilikan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan 9. Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemugaran 10. Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni, dan Pengelola 11. Pemulihan 12. Penghargaan 13. Hak dan Kewajiban Masyarakat 14. Pembinaan dan Pengawasan 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumedang merupakan kekayaan kultural yang penting dalam pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, ketahanan sosial, dan budaya masyarakat sehingga perlu mendapatkan pelestarian;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sesuai ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk menjamin pelestarian terhadap khazanah bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN, STRUKTUR DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
7.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa- sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat adari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15.Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Cagar Budaya adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian Cagar Budaya.
16.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
18.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
20.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21.Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
22.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27.Preservasi (dalam konteks yang luas) adalah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan. (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan adalah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
28.Rekonstruksi adalah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
29.Konsolidasi adalah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
30.Restorasi atau Rehabilitasi (dalam konteks yang lebih luas) adalah kegiatan mengembalikan bentuk fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan- tambahan atau merakit kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru.(dalam konteks terbatas) adalah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
31.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan
32.Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
33.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34.Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Cagar Budaya.
35.Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36.Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
37.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama Dewan Kebudayaan Sumedang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kebudayaan lainnya.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga Cagar Budaya;
2. b.menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya;
3. c.menetapkan kriteria bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya;
4. d.melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
5. e.melakukan pendaftaran terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
6. f.mengatur pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan kawasan Cagar Budaya;
7. g.memberikan izin kegiatan revitalisasi dan adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya; dan
8. h.melakukan pengawasan terhadap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
(2)Rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENEMUAN

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya bangunan, struktur, dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya dan tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.
(2)Pemerintah Daerah segera melakukan penelitian terhadap bangunan, struktur, dan/atau kawasan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Terhadap bangunan, struktur, dan/atau kawasan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan perlindungan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
(4)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan bangunan, struktur, dan/atau kawasan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya dan menetapkan:
1. a.kepemilikan oleh negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
2. b.kepemilikan sebagian dari bangunan, struktur dan/atau kawasan oleh penemu;
3. c.penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bangunan, struktur dan/atau kawasan tersebut bukan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya; atau
4. d.kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila bangunan, struktur dan/atau kawasan tersebut ternyata merupakan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, penelitian, dan penetapan bangunan, struktur, dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN INVENTARISASI

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib mendaftar kepada Bupati.
(2)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepemilikan;
2. b.penguasaan;
3. c.pengalihan hak; dan
4. d.pemindahan tempat.
(3)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebani biaya pendaftaran.
(4)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
1. a.identitas pemilik;
2. b.riwayat pemilikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
3. c.jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya.

Pasal 6

(1)Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberi surat bukti pendaftaran.
(2)Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya tersebut:
1. a.dialihkan kepemilikannya; atau
2. b.dipindahkan ke daerah lain.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap Orang dapat melakukan inventarisasi terhadap bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
(2)Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
(3)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali sejak tanggal diberikan izin.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penyitaan atau penyegelan;
3. c.penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KRITERIA, TOLOK UKUR, DAN PENGGOLONGAN

Pasal 10

(1)Penentuan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.keaslian saat ditemukan;
2. b.nilai sejarah;
3. c.umur;
4. d.keistimewaan;
5. e.estetika;
6. f.kelangkaan;
7. g.kejamakan;
8. h.memperkuat kawasan; dan/atau
9. i.tengeran.
(2)Penentuan Struktur Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.keaslian;
2. b.keutuhan;
3. c.ukuran;
4. d.nilai sejarah; dan/atau
5. e.tradisi.
(3)Penentuan Kawasan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria;
1. a.keaslian;
2. b.nilai sejarah;
3. c.umur;
4. d.landskap; dan/atau
5. e.ilmu pengetahuan

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…