DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Organisasi Pemerintah Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pemberian pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan, pengisian jabatan dan tata kerja Pemerintah Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13.Sekretariat desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Pelaksana teknis adalah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15.Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
16.Pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 7

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun.
(2)Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 8

(1)Kepala Desa menyusun Organisasi Pemerintah Desa.
(2)Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Desa yang disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
2. b.potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
3. c.kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(3)Organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Pasal 9

(1)Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa terlebih dahulu harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2)Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
(3)Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama BPD.
(4)Camat menyampaikan hasil evaluasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tembusan kepada Bupati.
(6)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya.
(7)Apabila dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat tidak menyampaikan hasil evaluasi, Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 10

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…