DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, dan menyisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai hasil evaluasi penataan perangkat daerah dan kebutuhan, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. Pasal I … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat …
10.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  5. 5.Satuan …
  6. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  7. 6.Dinas Sosial tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
  8. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  9. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  10. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  11. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 12.Dinas Perhubungan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
  14. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
  15. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;
  16. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  17. 16.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan Olahraga;
  18. 17.Dinas …
  19. 17.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  20. 18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
  21. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian; dan
  22. 20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. e.Badan Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan sub urusan bencana;
6. f.Kecamatan yang terdiri atas:
  1. 1.Kecamatan Buahdua tipe A;
  2. 2.Kecamatan Cimalaka tipe A;
  3. 3.Kecamatan Cimanggung tipe A;
  4. 4.Kecamatan Conggeang tipe A;
  5. 5.Kecamatan Darmaraja tipe A;
  6. 6.Kecamatan Jatigede tipe A;
  7. 7.Kecamatan Jatinangor tipe A;
  8. 8.Kecamatan Pamulihan tipe A;
  9. 9.Kecamatan Paseh tipe A;
  10. 10.Kecamatan Situraja tipe A;
  11. 11.Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
  12. 12.Kecamatan …
  13. 12.Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
  14. 13.Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
  15. 14.Kecamatan Tanjungsari tipe A;
  16. 15.Kecamatan Wado tipe A;
  17. 16.Kecamatan Jatinunggal tipe A;
  18. 17.Kecamatan Rancakalong tipe A;
  19. 18.Kecamatan Tomo tipe A;
  20. 19.Kecamatan Ujungjaya tipe A;
  21. 20.Kecamatan Cibugel tipe A;
  22. 21.Kecamatan Cisarua tipe A;
  23. 22.Kecamatan Cisitu tipe A;
  24. 23.Kecamatan Ganeas tipe A;
  25. 24.Kecamatan Sukasari tipe A;
  26. 25.Kecamatan Surian tipe A; dan
  27. 26.Kecamatan Tanjungmedar tipe A.
  28. 3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

4.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 2A dapat dibentuk kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
(4)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.

6.Ketentuan …
6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan …
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten Sekretaris Daerah, kepala Dinas Daerah, kepala Badan Daerah, Kepala Pelaksana, staf ahli, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, kepala bagian, camat, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, sekretaris Kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala seksi pada Dinas Daerah, kepala subbidang pada Badan Daerah, kepala UPTD dan UPTB kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, kepala seksi pada Kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPTD dan UPTB kelas B, kepala subbagian pada UPTD dan UPTB kelas A, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

9.Ketentuan …
9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
(4)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan baru sesuai persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
(2)UPTD dan UPTB yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPTD dan UPTB berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah penamaannya diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah.
2.Penyesuaian administratif atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3.Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 nama Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan.
4.Pada …
4.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
5.Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
6.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 11 November 2024 Pj. BUPATI SUMEDANG, ttd YUDIA RAMLI Diundangkan di Sumedang pada tanggal 11 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (10/218/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. NIP. 19670302 199703 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG I. UMUM Implementasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Namun Pasca ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta semakin meningkatnya intensitas bencana maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan. Perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Peraturan daerah ini pertama terkait pembentukan badan riset daerah yang diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Selanjutnya mengenai pembentukan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta mempertimbangkan beban kerja penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Penataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Klasifikasi B menjadi klasifikasi A dengan memperhatikan beban kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang yang menunjukkan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi sehingga menuntut pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…