DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini Penghapusan Dan Penggabungan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lokasi pembangunan Waduk Jatigede meliputi wilayah beberapa Desa dan berdampak pada tergenangnya seluruh dan sebagian wilayah desa di wilayah genangan waduk jatigede;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa yang terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1994 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
12.Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, desa yang dihapus sebagai berikut:

a.Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja;
b.Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja;
c.Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja;
d.Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja;
e.Desa Padajaya, Kecamatan Wado; dan
f.Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede.

BAB III

PENGGABUNGAN DESA

Pasal 3

Wilayah Desa Leuwihideung setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja.

Pasal 4

Wilayah Desa Cipaku setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Jemah Kecamatan Jatigede;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja.

Pasal 5

Wilayah Desa Cibogo setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja.

Pasal 6

Wilayah Desa Jatibungur setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja.

Pasal 7

Wilayah Desa Padajaya setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 8

Wilayah Desa Sukakersa setelah dihapus:

a.bagian wilayah sebelah utara menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
b.bagian wilayah sebelah timur menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih dan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
c.bagian wilayah sebelah selatan menjadi bagian wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
d.bagian wilayah sebelah barat menjadi bagian wilayah Desa Ciranggem dan Mekarasih Kecamatan Jatigede.

Pasal 9

Peta batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

(1)Untuk memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa yang desanya dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :
1. a.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bersama BPD menyerahkan memori penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintahan Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat masing-masing;
3. c.menyerahkan dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya kepada Bupati melalui Camat masing-masing.
(2)Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban, penyerahan memori penyelenggaraan pemerintahan desa, pengalihan dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…