DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 6
11.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit kerja pada Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 7
18.Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang urusan pertanahan; 8
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
  9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 9
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. 12.Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian; 10
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. 16.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  17. 17.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
  18. 18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan; dan
  19. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan.
5. e.Badan Daerah,terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 11
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan.
6. f.Kecamatan, terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Buahdua tipe A;
  2. 2.Kecamatan Cimalaka tipe A;
  3. 3.Kecamatan Cimanggung tipe A;
  4. 4.Kecamatan Conggeang tipe A;
  5. 5.Kecamatan Darmaraja tipe A;
  6. 6.Kecamatan Jatigede tipe A;
  7. 7.Kecamatan Jatinangor tipe A;
  8. 8.Kecamatan Pamulihan tipe A;
  9. 9.Kecamatan Paseh tipe A;
  10. 10.Kecamatan Situraja tipe A; 11.Kecamatan SumedangKecamatan Sumedang Selatan tipe A;
  11. 12.Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
  12. 13.Kecamatan Tanjungkerta tipe A; 12
  13. 14.Kecamatan Tanjungsari tipe A;
  14. 15.Kecamatan Wado tipe A;
  15. 16.Kecamatan Jatinunggal tipe A;
  16. 17.Kecamatan Rancakalong tipe A;
  17. 18.Kecamatan Tomo tipe A;
  18. 19.Kecamatan Ujungjaya tipe A;
  19. 20.Kecamatan Cibugel tipe A;
  20. 21.Kecamatan Cisarua tipe A;
  21. 22.Kecamatan Cisitu tipe A;
  22. 23.Kecamatan Ganeas tipe A;
  23. 24.Kecamatan Sukasari tipe A;
  24. 25.Kecamatan Surian tipe A; dan
  25. 26.Kecamatan Tanjungmedar tipe A.

Pasal 3

(1)Selain pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari a.Kelurahan Cipameungpeuk; b.Kelurahan Kota Kaler;
1. c.Kelurahan Kota Kulon; 13 d.Kelurahan Pasanggrahan Baru;
2. e.Kelurahan Regol Wetan;
3. f.Kelurahan Situ; dan
4. g.Kelurahan Talun.
(3)Dalam hal terdapat pembentukan Kecamatan baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 5

Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dibentuk UPTD.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 14
(3)Kepala UPTD sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

(1)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 15

Pasal 9

(1)Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(2)Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan pengisian jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan setelah ditetapkannnya peraturan presiden.

Pasal 10

Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat dibentuk UPTB.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…