DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan daerah Perkreditan Kecamatan Paseh

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Paseh yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan modalnya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat

(7)Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Paseh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 3 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5
10.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 6
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93); 7
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN PASEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Sumedang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang; 9
5.Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Paseh yang selanjutnya disingkat PD PK Paseh adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Paseh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD PK Paseh adalah: 10

a.meningkatkan permodalan PD PK sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi bagi kesejahteraan rakyat;
b.pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham untuk menyehatkan dan mengoptimalkan kinerja PD PK;
c.pengembangan pelayanan jasa keuangan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di perdesaan; dan
d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD PK Paseh berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. PK Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilaksanakan pada:
1. a.tahun anggaran 2001 sebesar Rp.465.210.868,24 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh empat sen); dan 11
2. b.tahun anggaran 2010 sebesar Rp.84.789.171,76 (delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen).
(3)Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengutamakan pelayanan jasa keuangan bagi usaha produktif kredit usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah kepada PD PK Paseh bersumber dari APBD.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Bagian laba untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dari 50% (lima puluh per seratus) bagian deviden para pemegang saham PD PK Paseh yang telah disahkan setelah dipotong pajak. 12
(2)Bagian laba sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 6

PD PK Paseh wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, PD PK Paseh wajib:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi prinsip:
  1. 1.transparansi;
  2. 2.keadilan;
  3. 3.akuntabilitas; dan
  4. 4.responsibilitas.
2. b.meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
3. c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
4. d.melakukan aliansi strategis utuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
(2)Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD PK Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun. 13
(3)Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
(5)DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI SUMEDANG, ttd ADE IRAWAN 14 Diundangkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (157/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd UJANG SUTISNA, SH Jaksa Muda/IIId 19730906 199303 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN PASEH I. UMUM Dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui keberadaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) Paseh. Jenis usaha PD PK Paseh adalah pada pelayanan jasa keuangan, meliputi kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan pinjaman dan/atau kredit. Dalam menjalankan kegiatannya PD PK Paseh dapat melakukan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Keseluruhan usaha jasa keuangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan PD PK Paseh, terdapat beberapa hambatan antara lain aspek permodalan, kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD PK Paseh. 2 Penyertaan Modal Daerah pada PD PK Ujungjaya sampai dengan tahun anggaran 2014 telah disetor sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran bulanan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2. Cukup jelas Pasal 3. Cukup jelas 3 Pasal 4. Cukup jelas Pasal 5. Cukup jelas Pasal 6. Laporan keuangan Tahunan memuat sekurang- kurangnya neraca akhir tahunan buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut Pasal 7. Huruf a Angka 1 Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (enterprise 4 risk management) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, dan mengumumkan laporan keuangan serta jabatan kosong secara terbuka. Angka 2 Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman prilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity). Angka 3 Prinsip akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 5 Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas internal auditor. Angka 4 Prinsip responsibilitas, merupakan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial (corporate social responsibility), menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi professional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pengkajian atas laporan Bupati dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8. Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…