DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor, tim koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinganor, pengelolaan bersama, partisipasi masyarakat, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat perlu adanya Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 7 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Perkotaan dapat berbentuk bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan …
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengakselerasi dan mengoordinasikan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Perkotaan Jatinangor.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8.Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan yang bercirikan perkotaan dan direncanakan untuk menjadi permukiman perkotaan.
9.Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Inti.
10.Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil dari suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.
11.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
12.Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efektif dan efisien.
13.Masyarakat …
13.Masyarakat adalah orang seseorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di Kawasan Perkotaan.
14.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Pasal 2

(1)Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
(2)Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor adalah sebagai berikut:
1. a.meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan;
2. b.mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;
3. c.meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan sebagai usaha bersama sesuai dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
4. d.mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan kawasan perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Pasal 3

(1)Kawasan Perkotaan Jatinangor merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.
(2)Kawasan …
(2)Kawasan Perkotaan Inti Jatinangor yaitu seluruh wilayah Kecamatan Jatinangor dan sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, serta kawasan perkotaan di sekitarnya yaitu sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.
(3)Kawasan Perkotaan inti Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan pendidikan tinggi, kawasan industri, dan peruntukan kegiatan lainnya yaitu perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, pertahanan keamanan dan perumahan.
(4)Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, pertahanan keamanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perumahan.

Pasal 4

Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai fungsi:

a.pusat pelayanan pendidikan tinggi;
b.pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
c.pusat kegiatan industri; dan
d.pusat kegiatan pertanian.

Pasal 5

Kawasan Perkotaan Jatinangor dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 6

(1)Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Koordinasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.laporan kinerja;
2. b.laporan …
3. b.laporan keuangan; dan/atau
4. c.laporan lainnya yang diperlukan.

BAB IV

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Pasal 8

(1)Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan sekitarnya.
(2)Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.Keterpaduan pembangunan antar Kawasan Perkotaan Jatinangor dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
2. b.optimalisasi peran dan fungsi masing-masing Kawasan Perkotaan.

Pasal 9

(1)Subtansi Rencana pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor tertuang dalam dokumen:
1. a.Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Jatinangor;
3. c.rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
4. d.rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten; dan
5. e.rencana sektoral lainnya.
(2)Rencana sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun yang disusun oleh pemerintah.

Pasal 10

(1)Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan Jatinangor memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, dan/atau perubahan fungsi lahan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009