DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Kawasan Tanpa Rokok

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
c.bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok; 2
d.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok dengan peraturan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. 8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4
9. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589); 5
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. 17.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 6
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang. 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
8.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9.Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11.Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain. 8
12.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
13.Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
14.Satuan Tugas Penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk Bupati yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KTR.
15.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, diisap dan dihirup atau dikunyah.
16.Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
17.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktik dokter/bidan, tempat pengobatan alternatif dan laboratorium kesehatan. 9
18.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus.
19.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan tempat rekreasi khusus anak.
20.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, yang meliputi masjid/mushola, gereja/kapel, vihara, pura dan klenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi yang meliputi angkutan kota dan angkutan desa.
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk bekerja, yang meliputi kantor pemerintahan, termasuk perkantoran militer, kantor perusahaan swasta, pabrik dan bengkel. 10
23.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, kawasan wisata/rekreasi, terminal angkutan umum, terminal barang, sarana olah raga, alun-alun, dan taman kota.
24.Tempat lain adalah tempat-tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai KTR namun kemudian ditetapkan menjadi KTR oleh Bupati.
25.Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
26.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 11
27.Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
28.Badan Usaha adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
29.Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah kepala atau pimpinan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan pada:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
c.perlindungan hukum;
d.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan dan peran serta; dan
g.akuntabilitas. 12

Pasal 3

Tujuan kawasan tanpa rokok yaitu:

a.terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.terlindunginya masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
d.Melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% kawasan tanpa rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup: dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat belajar mengajar;
c.tempat anak bermain; 13
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum; dan
h.Tempat lain.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

a.udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap merokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
c.informasi mengenai KTR; dan
d.peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib:

a.menyediakan dan meletakan tanda dilarang merokok yang cukup besar dan mudah terbaca, yang ditempatkan di pintu masuk dan di tempat-tempat yang dipandang perlu; 14
b.melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang merokok di KTR;
c.menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di KTR; dan
d.melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi rokok di KTR.

Pasal 8

(1)Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g, dan huruf h yang ditetapkan sebagai KTR, wajib menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas yang ditetapkan sebagai KTR; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu lalang. 15

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR pada badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
2. b.sanksi polisional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.pemberian teguran tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga;
4. d.penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
(4)Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyegelan.

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR selain badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif. 16
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis; dan
3. c.Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
c.bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok; 2
d.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok dengan peraturan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. 8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4
9. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589); 5
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. 17.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 6
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang. 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
8.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9.Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11.Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain. 8
12.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
13.Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
14.Satuan Tugas Penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk Bupati yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KTR.
15.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, diisap dan dihirup atau dikunyah.
16.Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
17.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktik dokter/bidan, tempat pengobatan alternatif dan laboratorium kesehatan. 9
18.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus.
19.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan tempat rekreasi khusus anak.
20.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, yang meliputi masjid/mushola, gereja/kapel, vihara, pura dan klenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi yang meliputi angkutan kota dan angkutan desa.
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk bekerja, yang meliputi kantor pemerintahan, termasuk perkantoran militer, kantor perusahaan swasta, pabrik dan bengkel. 10
23.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, kawasan wisata/rekreasi, terminal angkutan umum, terminal barang, sarana olah raga, alun-alun, dan taman kota.
24.Tempat lain adalah tempat-tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai KTR namun kemudian ditetapkan menjadi KTR oleh Bupati.
25.Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
26.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 11
27.Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
28.Badan Usaha adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
29.Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah kepala atau pimpinan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan pada:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
c.perlindungan hukum;
d.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan dan peran serta; dan
g.akuntabilitas. 12

Pasal 3

Tujuan kawasan tanpa rokok yaitu:

a.terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.terlindunginya masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
d.Melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% kawasan tanpa rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup: dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat belajar mengajar;
c.tempat anak bermain; 13
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum; dan
h.Tempat lain.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

a.udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap merokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
c.informasi mengenai KTR; dan
d.peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib:

a.menyediakan dan meletakan tanda dilarang merokok yang cukup besar dan mudah terbaca, yang ditempatkan di pintu masuk dan di tempat-tempat yang dipandang perlu; 14
b.melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang merokok di KTR;
c.menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di KTR; dan
d.melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi rokok di KTR.

Pasal 8

(1)Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g, dan huruf h yang ditetapkan sebagai KTR, wajib menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas yang ditetapkan sebagai KTR; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu lalang. 15

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR pada badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
2. b.sanksi polisional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.pemberian teguran tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga;
4. d.penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
(4)Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyegelan.

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR selain badan hukum dan atau badan usaha milik swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif. 16
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis; dan
3. c.Pernyataan tidak puas secara tertulis.