DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengubah ketentuan pada Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan …
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
  5. 5.Satuan …
  6. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  7. 6.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
  8. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
  9. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
  11. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  12. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  13. 12.Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
  14. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
  15. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian;
  16. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  17. 16.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  18. 17.Dinas …
  19. 17.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan;
  20. 18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan; dan
  21. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan;
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan; dan
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. f.Kecamatan, terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Buahdua tipe A;
  2. 2.Kecamatan Cimalaka tipe A;
  3. 3.Kecamatan Cimanggung tipe A;
  4. 4.Kecamatan Conggeang tipe A;
  5. 5.Kecamatan Darmaraja tipe A;
  6. 6.Kecamatan Jatigede tipe A;
  7. 7.Kecamatan Jatinangor tipe A;
  8. 8.Kecamatan Pamulihan tipe A;
  9. 9.Kecamatan Paseh tipe A;
  10. 10.Kecamatan Situraja tipe A;
  11. 11.Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
  12. 12.Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
  13. 13.Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
  14. 14.Kecamatan Tanjungsari tipe A;
  15. 15.Kecamatan Wado tipe A;
  16. 16.Kecamatan Jatinunggal tipe A;
  17. 17.Kecamatan Rancakalong tipe A;
  18. 18.Kecamatan Tomo tipe A;
  19. 19.Kecamatan Ujungjaya tipe A;
  20. 20.Kecamatan Cibugel tipe A;
  21. 21.Kecamatan Cisarua tipe A;
  22. 22.Kecamatan Cisitu tipe A;
  23. 23.Kecamatan Ganeas tipe A;
  24. 24.Kecamatan Sukasari tipe A;
  25. 24.Kecamatan …
  26. 25.Kecamatan Surian tipe A; dan
  27. 26.Kecamatan Tanjungmedar tipe A.
  28. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, bidang kepegawaian dan tata kelola klinis.
(2)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi dokter atau dokter gigi.
(3)Ketentuan mengenai susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris …
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka unit organisasi dimaksud digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
(4)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan …
7.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pasal II

1.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 17 Desember 2021 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 17 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd HERMAN SURYATMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (17/254/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG, DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG I. UMUM Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa jenis perangkat daerah pada Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud, juga mengatur mengenai kriteria tipologi perangkat daerah, kelembagaan rumah sakit daerah, nomenklatur perangkat daerah serta jabatan perangkat daerah. Implementasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Namun pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan lainnya tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum. Beberapa perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah ini meliputi aspek perubahan bentuk kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipologi B sebagaimana hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan pertimbangan aspek efektivitas pelaksanaan urusan, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga pengalihan urusan pemerintahan ini berdampak pada perubahan nomenklatur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial dengan Tipologi A, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan disertai dengan peningkatan Tipologi yang semula Tipe B menjadi Tipe A. Selanjutnya perubahan kelembagaan Rumah sakit Daerah yang semula berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi unit organisasi bersifat khusus dibawah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek nomenklatur, dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan nomenklatur perangkat … perangkat daerah yaitu, yang semula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Aspek terakhir yang dilakukan adalah penyesuaian jabatan perangkat daerah khusus pada rumah sakit daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 … Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Sebagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dikarenakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Urusan Pemerintahan bidang Pertanian tidak termasuk pelaksanaan fungsi peternakan. Angka 19 Sebagian urusan Pemerintahan bidang Pertanian dikarenakan Dinas Perikanan dan Peternakan pada urusan pemerintahan bidang pertanian hanya melaksanakan fungsi peternakan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…