DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis Perpustakaan, Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan, Naskah Kuno, Promosi Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Organisasi Profesi Pustakawan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hukum, serta terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang komprehensif, berkualitas, terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109);
12.Peraturan ...
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
7.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8.Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non- Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota Negara.
9.Perpustakaan ...
9.Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10.Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
11.Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
12.Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
13.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
15.Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
16.Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
17.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
18.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kePustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
21.Organisasi ...
21.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
23.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
24.Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
25.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
26.Pelestarian adalah kegiatan melindungi, memelihara, dan mengawetkan atau mereproduksi naskah agar terjaga fisik dan kandungan informasinya.
27.Pelestarian Koleksi Perpustakaan adalah kegiatan Pelestarian Koleksi Perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
28.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
29.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
30.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.

Pasal 2

Penyelenggaran Perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaran Perpustakaan bertujuan untuk:

a.memberikan jaminan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan yang optimal, berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan;
b.meningkatkan ...
b.meningkatkan layanan Perpustakaan yang cepat dan tepat kepada Pemustaka;
c.meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat dan/atau kegemaran membaca; dan
d.mendukung kebijakan memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat.

BAB II

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah Kabupaten;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber kegiatan belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah Kabupaten berdasarkan kekhasan Daerah Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah Kabupaten dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah Kabupaten; dan
c.mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah Kabupaten untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Masyarakat berhak:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal Masyarakat memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, maka berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
(3)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki Koleksi Perpustakaan;
2. b.memiliki tenaga Perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
4. d.memiliki sumber pendanaan; dan
5. e.memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
(4)Khusus pembentukan Perpustakaan oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat diberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.Perpustakaan Kabupaten;
b.Perpustakaan Kecamatan;
c.Perpustakaan Desa/Kelurahan;
d.Perpustakaan Masyarakat;
e.Perpustakaan keluarga; dan
f.Perpustakaan pribadi.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ibukota Daerah Kabupaten.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.Perpustakaan pembina;
2. b.Perpustakaan rujukan;
3. c.Perpustakaan penelitian;
4. d.Perpustakaan Pelestarian; dan
5. e.pusat sumber belajar, inovasi, kreasi, dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.
(4)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…