DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan kepalangmerahan, pelayanan daerah, pendanaan penyelenggaraan kepalangmerahan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, donasi masyarakat yang tidak mengikat, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mengatur tentang penghargaan kepada individu atau institusi, pelaporan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Palang Merah Indonesia sebagai lembaga perhimpunan nasional bertindak sebagai pendukung (auxialiaries) bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kemanusiaan termasuk program bantuan darurat bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepalangmerahan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
6.Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
7.Kontijensi …
7.Kontinjensi Bencana adalah kajian tentang suatu kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya bencana, sebagai pedoman dalam pengamanan darurat bencana dan sebagai salah satu piranti dasar untuk membangun koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada mobilisasi sumberdaya pada saat operasi tanggap darurat.
8.Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
9.Komponen Darah adalah cairan yang bergerak melalui pembuluh darah di sistem sirkulasi yang terbagi menjadi plasma, sel darah merah dan putih, dan sel trombosit.
10.Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
11.Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12.Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:

a.asas, prinsip dan tujuan;
b.kegiatan Kepalangmerahan;
c.Pelayanan Darah;
d.pendanaan;
e.penghargaan; dan
f.pelaporan.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah Pancasila.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Kepalangmerahan yaitu:

a.kemanusiaan;
b.kesamaan …
b.kesamaan;
c.kenetralan;
d.kemandirian;
e.kesukarelaan;
f.kesatuan; dan
g.kesemestaan.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah untuk mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana dan musibah atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

BAB II

KEGIATAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 6

(1)Kegiatan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:
1. a.penanggulangan bencana;
2. b.penanganan pengungsian;
3. c.bantuan kemanusiaan;
4. d.pencarian dan pertolongan korban;
5. e.Pelayanan Darah;
6. f.pembinaan relawan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.pelayanan kesehatan dan sosial;
9. i.penyebarluasan informasi; dan
10. j.pemulihan hubungan keluarga.
(2)Penyelenggaraan kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
2. b.PMI.
(3)Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
(4)Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.prabencana;
2. b.saat tanggap darurat; dan
3. c.pasca bencana.
(2)Penyelenggaraan …
(2)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
(3)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PMI, untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.penyusunan Kontinjensi Bencana;
2. b.penerapan sistem peringatan dini;
3. c.melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana;
4. d.membantu pembangunan masyarakat tangguh bencana; dan
5. e.penguatan pusat data dan informasi kebencanaan di PMI.
(2)Hasil Penyusunan Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:
1. a.melakukan kajian cepat bencana;
2. b.membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
3. c.membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
4. d.membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.
(2)PMI dalam melakukan kajian cepat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan pengkajian secara mandiri dan/atau masuk dalam tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
(3)Hasil kajian cepat bencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

a.pembersihan lingkungan;
b.promosi kesehatan;
c.dukungan psikososial;
d.perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
e.lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
f.pemulihan hubungan keluarga.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…