DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis pariwisata daerah, usaha pariwisata, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, dan sertifikasi, badan promosi pariwisata daerah, hak, kewajiban, dan larangan, sistem informasi, partisipasi masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat atas kegiatan wisata sesuai pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bertumpu kepada potensi daerah serta bersifat memberdayakan masyarakat;
c.bahwa pengaturan mengenai kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang ... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha Pariwisata, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan ...
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha Pariwisata.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
13.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan Kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

a.Industri Pariwisata;
b.Destinasi Pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 5

(1)Rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB III

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 9

(1)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan ...
5. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
6. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
7. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
8. g.kekhususan dari wilayah.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 10

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…