DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 240

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Sumedang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya Bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; 2
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 4
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN PENYELENGGARA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
3. c.mengurangi risiko Bencana dan pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
4. d.mengalokasikan dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai; 13
5. e.merencanakan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
6. f.memulihkan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
7. g.memelihara arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.
(3)Pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi dalam bentuk:
1. a.dana kontijensi untuk pra Bencana;
2. b.dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga untuk Tanggap Darurat; dan
3. c.dana hibah untuk Pasca Bencana.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tata cara pengalokasian dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang: a.a. menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;

b.14 c.b. menyusun perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana; d.c. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah; e.d. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f.e. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya; g.f. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; h.g. mengerahkan seluruh potensi atau sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; i.h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan j.i. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan Bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan. k. l.
m.15
n.Pasal 4 Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASPEK DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
b.kelestarian lingkungan hidup;
c.kemanfaatan dan efektivitas; dan
d.lingkup luas wilayah.

Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.prabencana; 16
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana.

BAB IV

PRABENCANA

Pasal 8

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.perencanaan penanggulangan Bencana;
b.pengurangan Risiko Bencana;
c.pencegahan;
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan; ` e. persyaratan analisis risiko Bencana;
f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah; 17
g.pendidikan dan pelatihan; dan
h.persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 10

(1)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
(2)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak Bencana;
4. d.pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. 18
(3)Badan mengoordinasikan penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
(4)Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi Bencana.
(5)Ketentuan mengenai rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
(2)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar Bencana; 19
4. d.pembinaan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
5. e.penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.
(3)Badan menyusun rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
(4)Rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh kepala Badan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
2. b.pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi; 20
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. d.penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks240PDFHirarki

Memuat teks peraturan…