DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah haji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh negara sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam rangka melindungi dan menjamin hak warga Negara perlu dibentuk regulasi daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 11 dan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pemerintah daerah membentuk panitia penyelenggara ibadah haji daerah dan fasilitasi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Daerah Kabupaten.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.
8.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
11.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12.Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala biaya komponen penunjangnya.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Operator Transportasi adalah penyedia yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB II

KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 2

Bupati sebagai koordinator penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan PPIHD; dan
2. b.Transportasi Jemaah Haji.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIHD.
(2)Keanggotaan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, Instansi Vertikal dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
(5)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 5

(1)PPIHD melaksanakan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
(2)Dalam melaksanakan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIHD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Fasilitasi Transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.pelayanan Transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
b.pengawalan dan pendampingan Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal; dan
c.pemberian konsumsi kepada Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedag bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OPERATOR TRANSPORTASI

Pasal 8

Untuk kelancaran pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal ditunjuk Operator Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 9

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang melalui Hibah Daerah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
(2)Biaya Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.angkutan Jemaah haji;
2. b.angkutan barang; dan
3. c.komponen pendukung lainnya.
(3)Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.PPIHD;
2. b.konsumsi Jemaah haji;
3. c.pengamanan;
4. d.pengawalan; dan
5. e.pelayanan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelolaan keuangan untuk Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 tidak mengacu pada Peraturan Daerah ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh negara sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam rangka melindungi dan menjamin hak warga Negara perlu dibentuk regulasi daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 11 dan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pemerintah daerah membentuk panitia penyelenggara ibadah haji daerah dan fasilitasi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Daerah Kabupaten.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.
8.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
11.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12.Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala biaya komponen penunjangnya.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Operator Transportasi adalah penyedia yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB II

KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 2

Bupati sebagai koordinator penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan PPIHD; dan
2. b.Transportasi Jemaah Haji.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIHD.
(2)Keanggotaan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, Instansi Vertikal dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
(5)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 5

(1)PPIHD melaksanakan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
(2)Dalam melaksanakan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIHD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Fasilitasi Transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.pelayanan Transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
b.pengawalan dan pendampingan Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal; dan
c.pemberian konsumsi kepada Jemaah haji selama perjalanan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedag bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OPERATOR TRANSPORTASI

Pasal 8

Untuk kelancaran pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal ditunjuk Operator Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 9

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang melalui Hibah Daerah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
(2)Biaya Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.angkutan Jemaah haji;
2. b.angkutan barang; dan
3. c.komponen pendukung lainnya.
(3)Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.PPIHD;
2. b.konsumsi Jemaah haji;
3. c.pengamanan;
4. d.pengawalan; dan
5. e.pelayanan.