DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang, Ketentuan Umum, Prinsip Dana Cadangan, Tujuan Dana Cadangan guna menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Besaran dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan dan Bentuk Dana Cadangan, Jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan, Pentausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk periode Tahun 2024-2029.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan adalah tidak dapat dipergunakan untuk membiayai di luar program dan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan besaran sebagai berikut:

a.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
c.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank pemerintah.
(3)Pengelolaan bunga deposito yang diperoleh dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

JENIS PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Penggunaan Dana Cadangan sesuai tujuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke RKUD Tahun Anggaran 2024.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(2)Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.
(3)Dalam hal terdapat sisa anggaran Dana Cadangan saat kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014 telah selesai dilaksanakan wajib disetorkan ke RKUD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019