DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 yang meliputi Ketentuan Umum, Industri Unggulan Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9.Peraturan …
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023-2043.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 Kondisi Daerah 2.2 Sumber Daya Industri 2.3 Sarana dan Prasarana 2.4 Pengembangan Wilayah dan Potensi Industri 2.5 Rencana Pengembangan Kawasan Rebana 2.6 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional 3.1.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 3.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang 3.1.4 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 4.1 Strategi Pembangunan Industri Daerah 4.2 Program Pembangunan Industri Daerah 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah 4.2.2 Pengembangan Perwilayahan atau Kawasan Industri 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 4.2.5 Pemberdayaan Industri BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri …
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa Industri.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kabupaten Sumedang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12.Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13.Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
14.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah yang meliputi Industri andalan, Industri pendukung, dan Industri hulu.
15.Industri Andalan adalah Industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
16.Industri Pendukung adalah Industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan Industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17.Industri Hulu adalah Industri prioritas yang bersifat sebagai basis Industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk Industri hilirnya.
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Sumber Daya Industri adalai nilai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan Industri.
20.Sarana Industri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan Industri.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, institusi terkait dan/atau masyarakat dalam melakukan kegiatan Industri di Daerah.

Pasal 3

…

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan Strategi, sasaran, dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaulat, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri kecil dan menengah Daerah guna memperkuat ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 Kondisi Daerah Kabupaten Sumedang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang beribukota di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang sekitar 45 kilometer arah Timur Laut kota Bandung. Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Bandung. Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sebesar 155.868 Ha dimana menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam, terutama potensi di sektor pariwisata, agrobisnis, pendidikan, kuliner, kerajinan tradisional, peternakan, kehutanan dan pertanian. Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06º 34’ 46,18’’ - 7º 00’ 56,25’’ Lintang Selatan dan antara 107º 01’ 45,63’’ - 108º 21’ 59,04’’ Bujur Timur. Berikut ini batas-batas wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:

Pasal 4

Industri Unggulan Daerah terdiri atas:

a.Industri Andalan yang meliputi:
1. 1.Industri pangan;
2. 2.Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
3. 3.Industri kerajinan;
4. 4.Industri bahan bangunan;
5. 5.Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka;
6. 6.Industri elektronika dan pembangkit energi; dan
7. 7.Industri alat transportasi dan pergudangan;
b.Industri Pendukung yaitu Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri; dan
c.Industri Hulu yang meliputi:
1. 1.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
2. 2.Industri Hulu agro.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

Pasal 5

(1)RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.potensi sumber daya Industri Daerah;
4. d.rencana …
5. d.rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
6. e.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
7. f.proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.
(2)RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
4. d.BAB IV : Strategi, Program, dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(3)RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 4.1 Strategi Pembangunan Industri Daerah Strategi pembangunan industri daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri Kabupaten. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043.

Pasal 7

(1)RPIK Tahun 2023-2043 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
(2)RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
(3)Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB V

PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 telah mencanangkan visi pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 2043, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai sasaran, strategi, serta indikasi program. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Industri di Kabupaten Sumedang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan merupakan rencana jangka panjang yang berisi rekomendasi- rekomendasi yang bersifat makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detail perlu dilakukan pada perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi inveatasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…