DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tempat pemakaman, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah, pengelolaan, sistem informasi, partisipasi, penyediaan lahan pemakaman oleh pelaku pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan lahan pemakaman seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman, diperlukan penataan dan pengelolaan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan sesuai rencana tata ruang daerah;
c.bahwa pengaturan mengenai pemakaman dalam Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
7.Tempat …
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
8.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10.Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah merupakan taman makam pahlawan nasional yang berada di Daerah.
11.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
12.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Badan Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum dan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
16.Komponen Makam adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar tempat pemakaman.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

Pemakaman diselenggarakan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lahan pemakaman.

Pasal 3

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.TMPN.

Pasal 4

(1)Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan untuk penguburan jenazah.
(2)Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakaman dapat difungsikan sebagai RTH.
(3)Pemakaman difungsikan sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
1. a.ekologis;
2. b.resapan air;
3. c.ekonomi;
4. d.sosial budaya;
5. e.estetika; dan
6. f.penanggulangan bencana.

BAB III

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 5

(1)Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah, dapat dibangun Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah.
(2)Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(3)Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada pada lahan TPU dan/atau TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b.
(4)Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan persetujuan lingkungan.
(5)Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi prasyarat dalam penerbitan perizinan berusaha.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pemakaman.
(2)Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
(3)Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat jenis tempat pemakaman, ketersediaan dan kebutuhan lahan pemakaman, serta lokasi lahan pemakaman, dan Komponen Makam.
(4)Penyusunan perencanaan pemakaman mengenai jenis tempat pemakaman, ketersediaan dan kebutuhan lahan pemakaman serta lokasi lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada rencana pembangunan Daerah dan rencana tata ruang.
(5)Penyusunan perencanaan pemakaman mengenai Komponen Makam sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dijadikan sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
(6)Perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam rencana induk pemakaman.

Pasal 7

(1)Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pemerintah Desa.
(2)TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

Pasal 8

(1)Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(2)Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki perizinan berusaha.

Pasal 9

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a.Makam Cut Nyak Dien;
b.Makam Pasarean Gede;
c.Makam Dayeuhluhur; dan
d.Makam Marongge.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…