DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana tata ruang Wilayah kabupaten Sumedang tahun 2018-2038

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/pihak ketiga;
c.bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan dinamisasi serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
23.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
30.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
31.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
32.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
34.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
59.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
60.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
61.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
62.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
64.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
65.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
66.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
68.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326);
69.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
70.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
71.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
72.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
73.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
74.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
75.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
76.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
77.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
78.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
79.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
80.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
81.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
82.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2014 Nomor Seri E);
83.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
84.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumedang.
4.Bupati adalah Bupati Sumedang.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15.Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Sumedang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana Struktur Ruang wilayah, rencana Pola Ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah.
17.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18.Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang meliputi Ruang darat, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
22.Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam.
23.Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
24.Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
25.Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
26.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
27.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
28.Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
29.Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.
30.Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
31.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
34.Hutan Rakyat adalah hutan yang ditumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%
35.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36.Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37.Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
38.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
39.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.
40.Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
43.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
44.Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan.
45.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
46.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
47.Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik Jalan, dilengkapi dengan median serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.
48.Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
49.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50.Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat menyediakan energi bagi desa itu sendiri sehingga bisa membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kegiatan-kegiatan produktif.
51.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
52.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya alam.
54.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
55.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
56.Lahan Terbangun adalah area yang telah mengalami substitusi penutupan lahan alami ataupun semi alami dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen
57.Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
58.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
59.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui penyusunan danpelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
60.Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
61.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan- ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Sumedang.
62.Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
63.Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
64.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
65.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
66.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
67.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku
68.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
69.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
70.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
71.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah lembaga bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah.
72.Efisien adalah upaya untuk mengakomodasi aman, nyaman dan produktif dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga sinergitas antara dampak dari berbagai kegiatan.
73.Berkelanjutan adalah keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam.
74.Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
75.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
76.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
77.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
78.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi Dalam Bentuk Keseimbangan, Stabilitas Dan Produktivitas Lingkungan hidup.
79.Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang, sementara mempertahankan potensi nya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.
80.Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.
81.Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi atau eksplorasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

(1)Lingkup ruang mencakup Wilayah Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi wilayah daratan dengan luas kurang lebih 155.872 (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
1. a.Kecamatan Wado dengan luas kurang lebih 7.331 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
2. b.Kecamatan Jatinunggal dengan luas kurang lebih 6.322 (enam ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
3. c.Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 5.413 (lima ribu empat ratus tiga belas) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
4. d.Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 5.004 (lima ribu empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
5. e.Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
6. f.Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 5.668 (lima ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar terbagi menjadi 15 (lima belas) desa;
7. g.Kecamatan Conggeang dengan luas kurang lebih 11.186 (sebelas ribu seratus delapan puluh enam) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
8. h.Kecamatan Paseh dengan luas kurang lebih 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
9. i.Kecamatan Surian dengan luas kurang lebih 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
10. j.Kecamatan Buahdua dengan luas kurang lebih 11.156 (sebelas ribu seratus lima puluh enam) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;
11. k.Kecamatan Tanjungsari dengan luas kurang lebih 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
12. l.Kecamatan Sukasari dengan luas kurang lebih 3.904 (tiga ribu sembilan ratus empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
13. m.Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 5.377 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;
14. n.Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 4.305 (empat ribu tiga ratus lima) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;
15. o.Kecamatan Jatinangor dengan luas kurang lebih 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
16. p.Kecamatan Rancakalong dengan luas kurang lebih 5.605 (lima ribu enam ratus lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
17. q.Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 9.675 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 4 (empat) kelurahan;
18. r.Kecamatan Sumedang Utara dengan luas kurang lebih 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 3 (tiga) kelurahan;
19. s.Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 8 (delapan) desa;
20. t.Kecamatan Tanjungkerta dengan luas kurang lebih 4.399 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
21. u.Kecamatan Tanjungmedar dengan luas kurang lebih 6.687 (enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
22. v.Kecamatan Cimalaka dengan luas kurang lebih 4.763 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;
23. w.Kecamatan Cisarua dengan luas kurang lebih 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
24. x.Kecamatan Tomo dengan luas kurang lebih 7.541 (tujuh ribu lima ratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
25. y.Kecamatan Ujungjaya dengan luas kurang lebih 8.692 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa; dan
26. z.Kecamatan Jatigede dengan luas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.
(2)Batas-batas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi 060 34’ 46,18” - 7° 00' 56,25" Lintang Selatan dan 1070 01’ 45,63” - 108° 12' 59,04" Bujur Timur.
(3)Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
3. c.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.

Pasal 3

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d.penetapan KSK;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengembangan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;
2. b.pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
3. c.pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;
4. d.penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata;
5. e.penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
6. f.peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
7. g.peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
8. h.peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;
9. i.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
10. j.penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang;
11. k.pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;
12. l.pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;
13. m.pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;dan
14. n.pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah.
(2)Strategi pengembangan agribisnis di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan;
2. b.mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan;
3. c.meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan;
4. d.meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan;
5. e.meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
6. f.meningkatkan produksi komoditas pertanian;
7. g.meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan
8. h.meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor.
(3)Strategi pengembangan Kawasan pertanian di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;
2. b.mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;
3. c.meningkatkan produktivitas, intesifikasi, ekstensivikasi dan diversifikasi lahan pertanian;
4. d.meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan
5. e.mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.
(4)Strategi pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
2. b.mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
3. c.meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
4. d.meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan;
5. e.mengembangkan Kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
6. f.mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;
7. g.mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan
8. h.mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.
(5)Strategi penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf d terdiri atas:
1. a.mengembangkan destinasi pariwisata unggulan
2. b.mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan;
3. c.meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang pariwisata;
4. d.melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata;
5. e.meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata;
6. f.mendatangkan investasi dari dunia usaha;
7. g.mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;
8. h.mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan
9. i.melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
(6)Strategi pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.mengembangkan Kawasan Industri manufaktur di Wilayah timur;
2. b.mengembangan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
3. c.mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
4. d.mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
(7)Strategi peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian Wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung;
2. b.meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat;
3. c.meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan
4. d.mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung.
(8)Strategi peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
1. a.memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur;
2. b.mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat;
3. c.mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan
4. d.mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(9)Strategi peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
1. a.menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
2. b.mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan–Perkotaan;
3. c.memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif;
4. d.melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan
5. e.mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
(10)Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitias umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
1. a.meningkatkan sistem penyediaan energi;
2. b.meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
3. c.meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air;
4. d.mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;
5. e.mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
6. f.mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan
7. g.menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
(11)Strategi penataan Kawasan ibukota Perkotaan Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
1. a.menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
2. b.mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh;
3. c.mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
4. d.mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan;
5. e.mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
6. f.mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah;
7. g.mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
8. h.mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
(12)Strategi pengembangan di kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri atas:
1. a.memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan
2. b.mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW.
(13)Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri atas :
1. a.menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
2. b.membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede;
3. c.memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang;
4. d.menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan;
5. e.Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional;dan
6. f.Mengendalikan dampak pengembangan.
(14)Strategi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf m terdiri atas:
1. a.membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan;
2. b.meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten;
3. c.menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan;
4. d.mengembangkan potensi Daerah Kabupaten;
5. e.mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan
7. g.mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
(15)Strategi pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
4. d.turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.rencana pengembangan sistem pusat kegiatan; dan
2. b.rencana pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Rencana Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.rencana penetapan pusat kegiatan;
2. b.peningkatan status pusat kegiatan; dan
3. c.peran pusat kegiatan.
(2)Rencana Penetapan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan secara hirarkis meliputi:
1. a.PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya meliputi:
  1. 1.Kecamatan Jatinangor;
  2. 2.Kecamatan Tanjungsari;
  3. 3.Kecamatan Cimanggung;
  4. 4.Kecamatan Sukasari; dan
  5. 5.Kecamatan Pamulihan.
2. b.Pusat Kegiatan Perkotaan Sumedang yang meliputi:
  1. 1.Kelurahan Kotakaler di Kecamatan Sumedang Utara;
  2. 2.Kelurahan Talun di Kecamatan Sumedang Utara;
  3. 3.Kelurahan Situ di Kecamatan Sumedang Utara;
  4. 4.Desa Padasuka di Kecamatan Sumedang Utara;
  5. 5.Desa Mulyasari di Kecamatan Sumedang Utara;
  6. 6.Desa Girimukti di Kecamatan Sumedang Utara;
  7. 7.Desa Mekarjaya di Kecamatan Sumedang Utara;
  8. 8.Desa Margamukti di Kecamatan Sumedang Utara;
  9. 9.Desa Kebonjati di Kecamatan Sumedang Utara;
  10. 10.Desa Jatihurip di Kecamatan Sumedang Utara;
  11. 11.Desa Jatimulya di Kecamatan Sumedang Utara;
  12. 12.Desa Rancamulya di Kecamatan Sumedang Utara;
  13. 13.Kelurahan Regolwetan di Kecamatan Sumedang Selatan;
  14. 14.Kelurahan Kotakulon di Kecamatan Sumedang Selatan;
  15. 15.Kelurahan Pasanggrahan di Kecamatan Sumedang Selatan;
  16. 16.Kelurahan Cipameungpeuk di Kecamatan Sumedang Selatan;
  17. 17.Desa Baginda di Kecamatan Sumedang Selatan;
  18. 18.Desa Sukagalih di Kecamatan Sumedang Selatan; dan
  19. 19.Desa Sukajaya di Kecamatan Sumedang Selatan.
3. c.Pusat Kegiatan Perkotaan Kawasan BUTOM GEDE meliputi :
  1. 1.Kecamatan Buahdua terdiri dari:
4. a.Desa Buahdua;
5. b.Desa Hariang;
6. c.Desa Ciawitali;
7. d.Desa Gendereh;dan
8. e.Desa Sekarwangi.
  1. 2.Kecamatan Ujungjaya terdiri dari:
9. a.Desa Cibuluh;
10. b.Desa Cipelang;
11. c.Desa Keboncau;
12. d.Desa Palabuan;
13. e.Desa Sakurjaya;
14. f.Desa Sukamulya;dan
15. g.Desa Ujungjaya.
  1. 3.Kecamatan Tomo terdiri dari:
16. a.Desa Tomo;
17. b.Desa Tolengas;
18. c.Desa Marongge;dan
19. d.Desa Karyamukti
  1. 4.Kecamatan Jatigede terdiri dari :
20. a.Desa Cijeungjing;
21. b.Desa Kadujaya;
22. c.Desa Cintajaya;
23. d.Desa Cipicung;dan
24. e.Desa Karedok.
25. d.PKL Tanjungsari meliputi:
  1. 1.Desa Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari;
  2. 2.Desa Jatisari di Kecamatan Tanjungsari;
  3. 3.Desa Margajaya di Kecamatan Tanjungsari;
  4. 4.Desa Raharja di Kecamatan Tanjungsari;
  5. 5.Desa Margajaya di KecamatanTanjungsari;
  6. 6.Desa Kutamandiri di Kecamatan Tanjungsari; dan
  7. 7.Desa Margaluyu di Kecamatan Tanjungsari.
26. e.PKL Conggeang meliputi:
  1. 1.Desa Conggeang Kulon di Kecamatan Conggeang;
  2. 2.Desa Narimbang di Kecamatan Conggeang; dan
  3. 3.Desa Cacaban di Kecamatan Conggeang.
27. f.PPK meliputi:
  1. 1.Desa Cimalaka di Kecamatan Cimalaka;
  2. 2.Desa Nagarawangi di Kecamatan Rancakalong;
  3. 3.Desa Wado di Kecamatan Wado;
  4. 4.Desa Legok Kidul di Kecamatan Paseh;dan
  5. 5.Desa Tanjungkerta di Kecamatan Tanjungkerta.
28. g.PPL meliputi:
  1. 1.Desa Sindangpakuan di Kecamatan Cimanggung;
  2. 2.Desa Sukarapih di Kecamatan Sukasari;
  3. 3.Desa Pamulihan di Kecamatan Pamulihan;
  4. 4.Desa Ganeas di Kecamatan Ganeas;
  5. 5.Desa Linggajaya di Kecamatan Cisitu;
  6. 6.Desa Situraja di Kecamatan Situraja;
  7. 7.Desa Darmajaya di Kecamatan Darmaraja;
  8. 8.Desa Tarikolot di Kecamatan Jatinunggal;
  9. 9.Desa Surian di Kecamatan Surian;
  10. 10.Desa Jingkang di Kecamatan Tanjungmedar;
  11. 11.Desa Cisarua di Kecamatan Cisarua; dan
  12. 12.Desa Cibugel di Kecamatan Cibugel.
(3)Peningkatan status pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Sumedang untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan Sumedang;
2. b.peningkatan Pusat Pelayanan Kawasan Tomo untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
3. c.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Ujungjaya untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
4. d.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Buahdua untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
5. e.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Jatigede untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
6. f.peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan Tanjungsari dan Perdesaan Conggeang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan;
7. g.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Cimalaka untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Cimalaka;
8. h.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Rancakalong untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Rancakalong;dan
9. i.peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Paseh untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Paseh.
(4)Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pusat kegiatan perkotaan Sumedang berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat kegiatan bisnis;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
  3. 3.pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional;
  4. 4.pusat pelayanan transportasi;dan
  5. 5.pusat kegiatan olahraga dirgantara.
2. b.pusat kegiatan perkotaan BUTOM GEDE berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat kegiatan bisnis;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
  3. 3.pusat kegiatan industri;
  4. 4.pusat pelayanan perumahan dan permukiman;
  5. 5.pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional;
  6. 6.pusat pelayanan kesehatan;dan
  7. 7.pusat pelayanan transportasi.
3. c.PKL Tanjungsari berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat kegiatan bisnis;
  2. 2.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
  4. 4.pusat pelayanan sosial ekonomi skala provinsi beberapa kabupaten;
  5. 5.pusat kegiatan koleksi; dan
  6. 6.pusat kegiatan distribusi pertanian.
4. d.PKL Conggeang berfungsi meliputi:
  1. 1.Pusat kegiatan bisnis;
  2. 2.Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
  4. 4.pusat pelayanan sosial ekonomi skala provinsi beberapa kabupaten;
  5. 5.pusat kegiatan koleksi; dan
  6. 6.pusat kegiatan distribusi pertanian.
5. e.PPK Cimalaka berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan lokal;
  3. 3.pusat kegiatan pariwisata;
  4. 4.pusat kegiatan koleksi; dan
  5. 5.pusat kegiatan distribusi pertanian.
6. f.PPK rancakalong meliputi:
  1. 1.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan lokal;
  3. 3.pusat kegiatan koleksi; dan
  4. 4.pusat kegiatan distribusi pertanian.
7. g.PPK Wado berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan lokal;
  3. 3.pusat kegiatan koleksi; dan
  4. 4.pusat kegiatan distribusi pertanian
8. h.PPK Paseh berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan lokal;
  3. 3.pusat kegiatan pariwisata;
  4. 4.pusat kegiatan koleksi; dan
  5. 5.pusat kegiatan distribusi pertanian.
9. i.PPK Tanjungkerta meliputi:
  1. 1.pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
  2. 2.pusat kegiatan perdagangan lokal;
  3. 3.pusat kegiatan koleksi; dan
  4. 4.pusat kegiatan distribusi pertanian.
10. j.PPL berfungsi meliputi:
  1. 1.pusat pemerintahan desa;
  2. 2.pusat permukiman;
  3. 3.pusat pengolahan pertanian;
  4. 4.pusat koleksi dan distribusi; dan
  5. 5.jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan diatur dalam rencana detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sistem prasarana utama; dan
2. b.sistem prasarana lainnya.
(2)Sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sistem prasarana utama di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat terdiri atas:

a.rencana sistem jaringan Jalan;
b.rencana sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
c.rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan; dan
d.rencana sistem jaringan perkeretaapian.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012