DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dan Program Bina Lingkungan yang meliputi Ketentuan Umum, Asas Dan Prinsip, Ruang Lingkup, Peran Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Pelaksana Dan Program Tslp Dan Pbl, Forum Tslp Dan Pkbl, Prosedur Pelaksanaan Program Tslp Dan Pbl, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Penerima Tslp Dan Pbl, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaksanaan Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai potensi dan sumberdaya pembangunan Daerah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yang dimanfaatkan secara optimal;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dan program bina lingkungan di daerah, optimalisasi pendayagunaan dana pembangunan yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di kabupaten sumedang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai dengan program kerja pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan perlu dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5305);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9.Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh badan usaha milik negara.
10.Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
11.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13.Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan Perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5
14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
16.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17.Penerima Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
18.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
19.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Perusahaan maupun diluar Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
20.Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik Perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak Perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Sumedang.
21.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
22.Forum TSLP dan PBL adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelaksanaan TSLP dan PBL berdasarkan asas:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.keserasian;
d.keadilan; 6
e.akuntabilitas;
f.kepastian hukum;
g.kepentingan umum;
h.non diskriminasi;
i.kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
j.kebersamaan;
k.partisipatif dan aspiratif;
l.keterpaduan;
m.berkelanjutan;
n.berwawasan lingkungan;
o.kemandirian; dan
p.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

(1)Penyelenggaran TJSL dan PBL adalah dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah dengan pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.
(2)Prinsip-prinsip pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten meliputi:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mutualistik dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(3)Prinsip-prinsip pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSLP dan PBL dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah Kabupaten; 7
b.hak dan kewajiban Perusahaan;
c.pelaksana dan program TSLP dan PBL;
d.Forum TSLP dan PBL;
e.prosedur penyelenggaraan TSLP dan PBL;
f.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.penerima TSLP dan PKBL;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan;
j.penyelesaian sengketa;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pelaksanaan sanksi administratif.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL, Pemerintah Daerah Kabupaten berperan:

a.memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah Kabupaten;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSLP dan PBL dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP dan PBL dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Forum TSLP dan PBL;
f.memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP dan PBL dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSLP dan PBL.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL, Perusahaan berhak:

a.menyusun program TSLP dan PBL yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL; 8
b.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSLP dan PBL setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL;
c.mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP dan PKL berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP dan PBL; dan
d.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL Perusahaan berkewajiban:
1. a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSLP dan PBL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSLP dan PBL;
3. c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dan PBL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
4. d.menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL;
5. e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP dan PBL kepada Forum TSLP dan PBL secara periodik; dan
6. f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin; dan
7. g.dipublikasikan dalam media cetak. 9

BAB VI

PELAKSANA DAN PROGRAM TSLP DAN PBL

Pasal 8

(1)Pelaksana TSLP dan PBL yaitu Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah Kabupaten.
(2)Pelaksana TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
2. b.Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
3. c.Perusahaan perorangan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dan PBL.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
(5)Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
(6)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSLP dan PBL.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(6)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Program pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.bina lingkungan usaha mikro;
3. c.program langsung pada Masyarakat; dan
4. d.program Perangkat Daerah.
(2)Program TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah Kabupaten. 10

Pasal 10

(1)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada Masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran Perusahaan.
(2)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha mikro.
(3)Program kemitraan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran Perusahaan.
(4)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.
(5)Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penghargaan dapat diberikan kepada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
3. c.beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
4. d.subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
5. e.bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
6. f.pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, olah raga dan santunan pekerja sosial. 11
(6)Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang tidak dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…