DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, pelaporan dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan ... SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Usaha ...
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa material dan non material, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
15.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam suatu perusahaan atau proyek di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan Investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
b.bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
c.jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.hak ...
e.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; dan
g.pelaporan dan evaluasi.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan ...
3. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
4. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
6. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
7. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. b.pengurangan ...
9. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bidang lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
(4)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.rencana usaha; dan
3. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan; dan
2. b.bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…