DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Tranformasi Digital, yang Meliputi Ketentuan Umum, Sistem Pemerintahan Berbasis Elktronik, Satu Data Indonesia, Smart City, ETPD, Fasilitasi Transformasi Digital, Literasi Digital, Peran Serta Masyarakat, Kerja sama, Evaluasi Transformasi Digital, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Sumedang, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan smart city yang terintegrasi dan berkelanjutan;
c.bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan smart city yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transformasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112);
11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten.
13.Proses …
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing- masing.
14.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
17.Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
18.Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah Kabupaten.
19.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
21.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22.Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
23.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
24.Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interopfauditerabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25.Data …
25.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
26.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
27.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
28.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
29.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
30.Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
31.Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
32.Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
33.Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
34.Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
35.Application Progamming Interface adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
36.Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
37.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
38.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
39.Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
40.Walidata …
40.Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
41.Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dan materi konten.
42.Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
43.Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44.Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
45.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
46.Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Pasal 2

Penyelenggaraan Transformasi Digital berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.kesejahteraan;
c.keadilan dan kesetaraan;
d.partisipasi;
e.akuntabilitas;
f.transparansi;
g.inklusi;
h.perlindungan;
i.profesionalitas;
j.efektif dan efisien;
k.inovasi;
l.pengawasan; dan
m.kolaborasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
b.mengkontekstualkan dan menguatkan kebijakan nasional terkait Transformasi Digital di Daerah Kabupaten;
c.mewujudkan pemerintahan kelas dunia (World Class Government);
d.mewujudkan Transformasi Digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkelanjutan;
e.mewujudkan penyelenggaraan Transformasi Digital di Desa secara berkelanjutan;
f.meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui teknologi digital;
g.memastikan pemenuhan kebutuhan layanan publik terintegrasi dari lahir sampai dengan meninggal; dan
h.mengintegrasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.SPBE;
b.Satu Data Indonesia;
c.smart city;
d.ETPD;
e.fasilitasi Transformasi Digital di Desa;
f.literasi digital;
g.peran serta masyarakat;
h.kerja sama;
i.evaluasi Transformasi Digital; dan
j.pendanaan.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Visi penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan daerah Kabupaten menuju Smart Government.
(2)Misi penyelenggaraan SPBE adalah:
1. a.memperkuat Tata Kelola SPBE;
2. b.mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
3. c.meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten:
1. a.wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
2. b.dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.wajib menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
(2)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah Kabupaten dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. b.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.proses bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.infrastruktur SPBE;
7. g.aplikasi SPBE;
8. h.keamanan SPBE; dan
9. i.layanan SPBE.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3)Arsitektur …
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain Arsitektur Data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(6)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(8)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf d sampai dengan huruf j;
1. d.perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten; dan/atau
2. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika setiap tahun.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Peta …
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten mengatur Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pusat.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE .
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
(7)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah Kabupaten dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
(4)Penyusunan …
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
(5)Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
2. b.mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
(6)Dalam menyusun rencana SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…