DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah 2 yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang. 5
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang selanjutnya disebut Bank Sumedang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
5.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Bank Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.
6.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumedang. 6
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 2

(1)Modal Dasar Bank Sumedang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal Disetor pada Bank Sumedang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.775.434.646,65 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh lima sen).
(3)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Neraca Bank Sumedang. 7
(4)Sisa Modal Disetor pada Bank Sumedang sebesar Rp33.224.565.353,35 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen).

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sumedang dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

BAB IV

TAHAPAN PEMENUHAN MODAL DASAR

Pasal 4

Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan secara bertahap selama 8 (delapan) tahun dengan perincian:

a.untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
b.untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); 8
c.untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
d.untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
e.untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
f.untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah;
g.untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
h.untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.824.565.353,35 (lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen).

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumedang bersumber dari APBD.
(2)Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 14 September 2016 BUPATI SUMEDANG, Ttd EKA SETIAWAN 10 Diundangkan di Sumedang pada tanggal 14 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Ttd ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (5/175/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…